Sidrap, Katasulsel.com – Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mulai memperketat evaluasi terhadap kinerja belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pesannya cukup jelas: anggaran tidak boleh hanya terlihat terserap di atas kertas. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berujung pada program yang berjalan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, S.H., M.Si., saat memimpin Coffee Morning Evaluasi Realisasi Belanja dan PAD di Aula Saromase, Senin (16/11/2026).

Di hadapan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Nurkanaah meminta percepatan realisasi belanja dilakukan secara terukur. Namun, ia mengingatkan agar upaya mengejar target penyerapan tidak membuat kualitas pekerjaan dan ketertiban administrasi justru terabaikan.

Ada dua pekerjaan yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Pertama, memastikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan benar-benar terlaksana. Kedua, memperkuat pendapatan daerah agar kemampuan pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Karena itu, OPD diminta tidak menunggu persoalan membesar sebelum mengambil tindakan. Kendala pelaksanaan kegiatan harus segera diidentifikasi, dievaluasi, dan dicarikan jalan keluarnya.

“Melalui coffee morning ini, kita evaluasi bersama capaian yang sudah berjalan dan yang masih perlu dipercepat. Semua OPD harus bergerak cepat, terukur, dan saling berkoordinasi,” ujar Nurkanaah.

Evaluasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi masing-masing perangkat daerah untuk membuka perkembangan kinerja mereka. Mulai dari realisasi belanja, capaian PAD, hambatan pelaksanaan kegiatan hingga langkah tindak lanjut yang akan dilakukan.

Forum koordinasi semacam ini menjadi penting, terutama ketika waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Keterlambatan satu kegiatan bisa berdampak pada pencapaian target perangkat daerah maupun keseluruhan program pemerintah kabupaten.

Namun, persoalan anggaran tidak semata-mata soal kecepatan membelanjakan uang daerah. Pemerintah juga dituntut memastikan belanja dilakukan sesuai perencanaan, memiliki keluaran yang jelas, serta tidak menyimpang dari tujuan pembangunan.

Di sisi pendapatan, optimalisasi PAD menjadi pekerjaan yang tak kalah penting. Sumber-sumber penerimaan daerah perlu dikelola lebih serius agar potensi yang tersedia dapat memberikan kontribusi maksimal bagi keuangan daerah.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Sidrap Dr. Andi Rahmat Saleh, S.E., M.Si., para staf ahli bupati, asisten Setda, kepala OPD, kepala bagian Setda, Sekretaris DPRD, camat, sekretaris dinas, kepala bidang, direktur RSUD, serta para lurah.

Kehadiran jajaran lintas perangkat daerah tersebut sekaligus menegaskan bahwa pencapaian target APBD bukan tanggung jawab satu atau dua instansi saja. Dibutuhkan koordinasi agar belanja dan pendapatan bergerak dalam arah yang sama.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup dinilai dari persentase penyerapan menjelang akhir tahun. Jalan yang dibangun harus bermanfaat, pelayanan publik harus membaik, dan program pemerintah harus menjawab kebutuhan warga.

Sebab, masyarakat tidak mengukur kinerja pemerintah dari berapa besar anggaran yang sudah dibelanjakan. Mereka lebih berkepentingan mengetahui apa hasilnya dan sejauh mana hasil tersebut mengubah kehidupan sehari-hari. (*)