Jakarta, Katasulsel.com – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Utara menggelar diskusi bedah buku Islam dan Sosialisme karya HOS Tjokroaminoto. Forum ini menjadi ruang untuk mengulas kembali pemikiran tokoh pergerakan tersebut sekaligus membicarakan relevansinya bagi arah kebijakan dan perjuangan politik saat ini.
Ketua DPC PKB Jakarta Utara H Tri Waluyo, yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, mengatakan diskusi tersebut mengangkat sejumlah persoalan mendasar, mulai dari hubungan kemerdekaan politik dan ekonomi, gagasan sosialisme Islam, hingga tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.
Pembahasan juga diarahkan pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, terutama mengenai pengelolaan perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan kelompok rentan.
Dalam kesempatan itu, Tri turut menyampaikan rencana menjadikan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pesantren dan madrasah sebagai salah satu prioritas. Ia berharap regulasi tersebut dapat mendorong kesetaraan dan kesejahteraan pesantren serta madrasah di Jakarta.
Pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti senior The Prakarsa, Maftuhan, mengapresiasi inisiatif DPC PKB Jakarta Utara yang mengangkat pemikiran HOS Tjokroaminoto melalui diskusi buku. Menurutnya, partai politik semestinya tidak hanya berkutat pada urusan jabatan dan kekuasaan, tetapi juga membangun tradisi keilmuan dan ideologi.
“Partai politik tidak hanya ngurusin jabatan, tapi partai politik juga ngurusin keilmuan, ngurusin ideologi, ngurusin perjuangan yang benar-benar bisa berdampak nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Maftuhan menilai pemikiran HOS Tjokroaminoto perlu diperkenalkan kembali kepada generasi muda, terutama Generasi Z. Dalam hal ini, ia menyebut PKB memiliki posisi strategis untuk menjadi penghubung antara gagasan para pendiri bangsa dan generasi saat ini.
“PKB harus menjadi jembatan bagi pemikir-pemikir pendiri bangsa republik ini kepada Generasi Z saat ini,” katanya.
Menurut Maftuhan, upaya tersebut tidak cukup dilakukan melalui diskusi atau pengenalan sejarah. Pemikiran HOS Tjokroaminoto perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program konkret, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Ia mencontohkan rencana pembahasan raperda pesantren di DKI Jakarta sebagai salah satu langkah yang dapat mendekatkan gagasan para pendiri bangsa dengan kebutuhan masyarakat. Perhatian terhadap pesantren dan madrasah, menurutnya, akan memberi manfaat langsung bagi generasi muda.
Namun, agenda keadilan sosial tidak semestinya berhenti pada isu pendidikan keagamaan. Maftuhan juga menyinggung akses perkreditan yang lebih terjangkau, perumahan, kebijakan pajak yang berkeadilan, serta pemerataan pengelolaan aset sebagai persoalan yang perlu diperjuangkan.
Sementara itu, narasumber lainnya, Dwi Winarno, membahas relevansi sosialisme Islam dalam menghadapi ketimpangan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut berangkat dari perhatian terhadap ketidakadilan, penindasan, dan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Dwi, pemikiran HOS Tjokroaminoto menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan moral dalam membangun kehidupan sosial yang lebih adil. Kekayaan, misalnya, bukan sesuatu yang dilarang, tetapi harus memberi manfaat bagi kehidupan bersama.
“Orang tidak dilarang untuk kaya. Di dalam Islam, orang boleh kaya. Tetapi kekayaannya yang tidak ugal-ugalan, tetapi kekayaannya juga membawa manfaat dan berkah bagi kehidupan sesama,” jelasnya.
Dwi juga menyoroti peran negara dalam mengurangi ketimpangan melalui kebijakan ekonomi. Ia mengemukakan sejumlah instrumen, antara lain pajak yang lebih berkeadilan, redistribusi aset, serta penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
Dalam diskusi tersebut, pembahasan turut dikaitkan dengan kondisi Jakarta Utara sebagai kawasan pesisir dan pintu perdagangan. Para narasumber diajak melihat persoalan ekonomi masyarakat setempat melalui perspektif keadilan sosial, termasuk bagaimana pembangunan dapat memberi manfaat lebih luas bagi warga.
Bagi Maftuhan, pekerjaan berikutnya adalah memastikan gagasan yang dibicarakan tidak berhenti sebagai wacana. Pemikiran HOS Tjokroaminoto, menurutnya, harus hadir dalam keputusan politik dan program yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk oleh generasi muda.



