Jakarta, Katasulsel.com – Aksi Women’s March Jakarta 2026 yang berlangsung di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026), menuai polemik setelah keterlibatan kelompok LGBT+ serta penyandingan bendera pelangi dengan bendera Palestina mendapat kritik dari sejumlah pihak. Aksi yang dimulai dari Simpang Sarinah menuju Patung Kuda tersebut memunculkan perdebatan di media sosial mengenai keterlibatan kelompok LGBT+ dalam gerakan perempuan.
Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Andreas Saebudi menyoroti polemik tersebut. Ia menilai perdebatan mengenai keterlibatan kelompok LGBT+ berpotensi memunculkan ketegangan sosial sekaligus menggeser perhatian publik dari tujuan utama aksi.
“Yang dikhawatirkan justru hal ini dapat memicu konflik horizontal dan mengaburkan substansi tuntutan yang lebih penting,” ujarnya kepada Katasulsel.com, Senin (9/11/2026).
Polemik tersebut turut ramai diperbincangkan setelah sejumlah pengguna media sosial membagikan ulang unggahan terkait aksi. Salah satu unggahan memuat tulisan, “TOLAK KERAS LGBT!!” disertai pernyataan, “Ketika penyimpangan dibungkus dengan kata toleransi, maka yang rusak bukan cuma moral, tapi juga masa depan generasi, miris!!”
Penolakan serupa terlihat dalam komentar warganet. Salah satu pengguna Instagram dengan akun @arkana_alzair menilai popularitas suatu gerakan tidak serta-merta menjadikan seluruh tuntutannya benar.
“Jangan pernah menganggap sesuatu otomatis benar hanya karena semakin banyak orang membelanya. Popularitas bukan ukuran kebenaran, dan perubahan zaman bukan alasan untuk membuang prinsip begitu saja,” tulisnya.
Komentar penolakan lainnya disampaikan pengguna Instagram dengan akun @rizqi_habibullah.id Ia menanggapi pernyataan perwakilan komunitas LGBT+ yang menyebut kelompoknya sebagai warga negara pembayar pajak dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
“Jangan kau pikir dengan kau demo dan lawan pemerintah kami respect, dengan membayar pajak kami bangga. Jangankan pemerintah perintah Tuhan pun kau langgar, sebutkan coba agama mana yang membolehkan LGBT,” tulisnya.
Respons terhadap keterlibatan kelompok LGBT+ juga disampaikan Ketua MUI Pusat KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya pada Senin (9/11/2026).
“Ya Allah, ini jelas ancaman bagi kemanusiaan yang sehat dan masa depan bangsa,” tulis Cholil.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah Muhammad Naryoko menyampaikan penolakan terhadap normalisasi LGBT+ di ruang publik. Ia menilai kebebasan berekspresi perlu mempertimbangkan nilai agama dan norma sosial masyarakat.
“Kami tidak sepakat dengan upaya normalisasi LGBT sebagai nilai atau gaya hidup yang harus diterima tanpa mempertimbangkan ajaran agama dan norma sosial masyarakat Indonesia,” tegas Naryoko dalam keterangan tertulis, Ahad (8/11/2026).
Di sisi lain, perwakilan komunitas LGBT+ yang hadir dalam aksi menyampaikan bahwa mereka merupakan bagian dari warga negara yang membayar pajak dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Mereka juga menegaskan bahwa identitas mereka bukan ancaman bagi negara.
Perbedaan pandangan tersebut turut mewarnai situasi di lokasi aksi. Berdasarkan siaran pers darurat Women’s March Jakarta melalui akun Instagram @womensmarchjkt, tiga orang tidak dikenal diduga merampas bendera pelangi milik peserta aksi.
