Jakarta, Katasulsel.com – Presiden Prabowo Subianto mungkin tidak sedang menghadapi ancaman terbesar dari lawan politik di luar pemerintahan. Justru, sebuah perkara yang kini mengguncang lingkaran kekuasaan membuka pertanyaan lebih serius: apakah ada kekuatan dari dalam yang berpotensi melemahkan, melumpuhkan, bahkan menggoyang kekuasaannya?
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi pintu masuk untuk membaca persoalan tersebut.
Bukan perkara biasa. Nama mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, masuk dalam daftar tersangka. Tiga perwira tinggi Polri lainnya juga terseret dalam perkara yang kini menjadi perhatian nasional.
Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim Polri menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, politikus, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha.
Penyidikan mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan nomor telepon tanpa melalui mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya.
Persoalan semakin serius setelah penyidik menemukan dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Di sinilah pertanyaan politik mulai muncul.
Bukan sekadar siapa yang menyadap, tetapi untuk apa?
Dalam sistem pemerintahan, informasi adalah kekuasaan. Siapa yang menguasai komunikasi, percakapan, pergerakan, dan informasi strategis seorang pemimpin memiliki akses terhadap sesuatu yang sangat sensitif.
Jika dugaan penyadapan terhadap presiden benar terjadi di luar prosedur hukum, persoalannya jauh melampaui pelanggaran teknis kepolisian.
Siapa yang membutuhkan informasi tersebut? Untuk kepentingan apa? Apakah hanya penyalahgunaan kewenangan, atau ada agenda politik yang lebih besar?
Hingga kini, penyidik belum mengumumkan motif final di balik dugaan penyadapan tersebut.
Namun, ketika sasaran penyadapan mencakup kepala negara dan sejumlah tokoh strategis, wajar jika publik mempertanyakan kemungkinan adanya operasi pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk memengaruhi pusat kekuasaan.
Bahaya dari orang-orang terdekat
Posisi Listyo Sigit membuat perkara ini memiliki dimensi politik tersendiri.
