Ia bukan orang asing dalam struktur negara. Sebelum menjadi tersangka, Listyo pernah menjabat Kapolri dan kemudian dipercaya Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Artinya, ia pernah berada di dua posisi strategis: memimpin institusi kepolisian dan menjadi bagian dari lingkungan kerja terdekat presiden.
Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang loyalitas dan pengawasan di dalam pemerintahan.
Apakah seluruh aparat dan pejabat yang berada di sekitar presiden benar-benar bekerja dalam satu garis komando pemerintahan? Ataukah terdapat kepentingan lain yang berjalan di luar kendali politik presiden?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika dugaan penyadapan disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Presiden Prabowo kemudian mengambil langkah dengan memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah kasus tersebut mencuat.
Herindra bicara makar
Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, membuat perkara ini semakin sensitif.
Usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jumat (6/11/2026), Herindra menyebut dugaan penyadapan ilegal tersebut mengarah pada tindakan makar.
Pernyataan itu bukan hal ringan. Makar berkaitan dengan ancaman terhadap kekuasaan negara dan memiliki konsekuensi hukum serius.
Namun, penilaian tersebut masih harus dibedakan dari kesimpulan hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga menyampaikan bahwa sejauh informasi yang diterimanya, belum ditemukan indikasi makar. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa motif dan konstruksi hukum perkara masih perlu dijelaskan secara terbuka.
Sementara itu, pemerintah dan penyidik masih harus mengurai siapa yang memerintahkan, bagaimana sistem tersebut digunakan, dan apakah ada pihak lain yang terlibat.
Apakah ada skenario melumpuhkan kekuasaan?
Dalam politik, upaya menjatuhkan seorang pemimpin tidak selalu harus dilakukan melalui kudeta militer atau gerakan terbuka.
