Sidrap, Katasulsel.com – Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang semestinya digunakan untuk mendukung produktivitas petani justru diduga masuk dalam transaksi jual beli. Kasus ini terungkap setelah sebuah traktor bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) ditawarkan melalui media sosial dengan harga Rp120 juta.
Pengungkapan tersebut bermula dari penelusuran Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alamsyah. Ia bahkan menyamar sebagai calon pembeli untuk memastikan informasi penjualan traktor yang diduga merupakan barang bantuan pemerintah.
Penelusuran itu mengarah ke Desa Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), pada Rabu (18/11/2026).
Traktor yang ditawarkan merupakan jenis Kubota Super Strong RTR-180. Setelah menghubungi pihak yang menawarkan melalui media sosial, Alamsyah diarahkan untuk menemui seseorang berinisial MS guna melihat unit tersebut.
Tim Detasemen Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin kemudian bergerak dan mengamankan traktor beserta pihak yang diduga terkait dengan transaksi tersebut.
Pengembangan kasus tidak berhenti di Sidrap. Aparat juga mengamankan satu unit alsintan lainnya di Kabupaten Gowa. Dengan demikian, terdapat dua unit bantuan pertanian yang kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan.
Asisten Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin, Kolonel Inf Asyaraf Aziz, membenarkan keterlibatan pihaknya dalam penindakan tersebut.
Ia mengatakan, langkah itu merupakan tindak lanjut atas informasi yang diterima Dirjen PSP mengenai dugaan praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah.
“Kita sebagai aparat kewilayahan dan berkomitmen untuk membantu program pemerintah semaksimal mungkin. Jadi kita dampingi. Alat ini ada yang kita ambil dari Sidrap, kemudian ada juga yang kita ambil dari Gowa. Satu di Sidrap, satunya di Gowa,” ujarnya di Maros, Jumat (20/11/2026).
Selain dua unit traktor, aparat juga mengamankan dua orang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Keduanya masing-masing berasal dari unsur kelompok tani dan pihak lainnya.
Menurut Asyaraf, kedua orang tersebut telah diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Sementara ini masih ada dua. Ada yang dari kelompok tani, kemudian ada juga yang memang oknum. Keseluruhan ada dua. Sekarang di Polda,” katanya.


