WAJO, Katasulsel.com – Upaya menekan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan kembali memasuki fase serius dan terukur. Bukan lagi sekadar wacana program, tetapi sudah bergerak ke arah “operasi kebijakan terpadu”. Hal itu terlihat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penanggulangan Kemiskinan Sulsel yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/4/2026).
Forum strategis bertema “Transformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilan” ini menjadi ruang konsolidasi besar lintas daerah. Dan di tengah forum itu, Kabupaten Wajo tampil dengan posisi yang cukup menarik: bukan daerah dengan angka tertinggi, tapi justru disebut sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah berdasarkan data BPS 2025.
Namun, status “relatif aman” itu tidak membuat Wajo berleha-leha.
Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin, yang hadir bersama Kepala Bappelitbangda Wajo Muhammad Ilyas, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak boleh bersifat reaktif, apalagi menunggu angka naik baru bergerak.
“Target RPJMN 2025–2029 jelas, yaitu percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data,” tegas Baso Rahmanuddin, yang akrab disapa DBR.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Wajo tidak ingin hanya bertahan di zona nyaman statistik, tetapi justru mendorong percepatan agar kesenjangan tidak kembali melebar di masa depan.
Menurut DBR, Musrenbang Tematik ini bukan sekadar forum formalitas perencanaan, tetapi menjadi “ruang komando kebijakan” untuk menyatukan langkah lintas sektor. Tanpa integrasi, ia menilai penanggulangan kemiskinan hanya akan berjalan parsial dan lambat.
“Forum ini penting untuk menyatukan langkah. Fokus kita ke depan adalah peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengurangan kesenjangan wilayah,” ujarnya.
Di balik bahasa birokrasi itu, ada pesan yang lebih tegas: kemiskinan tidak bisa dilawan dengan pendekatan tunggal.
Pemerintah Kabupaten Wajo juga menyoroti pentingnya membaca ulang akar masalah kemiskinan secara detail—mulai dari faktor struktural, akses ekonomi, hingga ketimpangan kesempatan.
“Tentu harus ada identifikasi yang lebih dalam. Kita perkuat integrasi perlindungan sosial, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM,” tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan bahwa Musrenbang Tematik harus melahirkan kebijakan yang tidak hanya rapi di atas kertas, tetapi benar-benar terasa di lapangan.
Harapannya jelas: kemiskinan tidak hanya ditekan, tapi dipersempit ruang hidupnya secara nyata di Sulawesi Selatan.
Bagi Wajo, forum ini menjadi semacam “arena evaluasi diam-diam”—bahwa capaian yang sudah baik bukan akhir perjalanan, melainkan titik awal untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Dan dalam peta besar Sulsel, Wajo kini berdiri di posisi yang unik: tidak dalam tekanan krisis, tetapi juga tidak boleh lengah dalam kompetisi pembangunan. (*)
