WAJO, Katasulsel.com – Ada kabar yang pelan tapi dampaknya bisa besar bagi warga Wajo yang sering keluar negeri: urusan paspor yang selama ini identik dengan perjalanan ke Parepare, perlahan disiapkan untuk “dipindahkan” ke daerah sendiri.
Bukan pindah kantor secara fisik, tapi pindah akses. Dan ini yang sedang dikejar Pemerintah Kabupaten Wajo.
Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin, mulai membuka jalur komunikasi langsung dengan Kantor Imigrasi TPI Kelas II Parepare. Pertemuan itu bukan sekadar formalitas birokrasi, tapi langkah awal untuk mengubah pola lama: dari “datang ke kota” menjadi “layanan datang ke Wajo”.
Selama ini, warga Wajo yang butuh paspor harus menempuh perjalanan sekitar 86 kilometer, atau kurang lebih dua jam di jalan. Bagi sebagian orang, itu mungkin biasa. Tapi bagi pekerja, calon jamaah, hingga pelaku usaha—itu berarti satu hari yang hilang hanya untuk administrasi.
“Target kami sederhana tapi penting: masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh hanya untuk paspor,” kata Wabup Wajo, dr. Baso Rahmanuddin (DRB).
Kalimat sederhana itu justru mengarah pada perubahan besar: mendekatkan negara ke rakyatnya.
Jika skema ini berjalan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Wajo tidak lagi sekadar pusat layanan daerah. Ia akan naik kelas menjadi “mini hub imigrasi” yang melayani:
Paspor baru
Perpanjangan paspor
Informasi dan layanan keimigrasian dasar
Semua dalam satu tempat, tanpa perlu pindah kota.
Di balik rencana ini, ada satu pesan yang terasa kuat: birokrasi tidak boleh lagi jadi “perjalanan tambahan” bagi warga.
DRB menegaskan, kerja sama ini tidak boleh berhenti di tanda tangan atau kunjungan koordinasi. Harus ada sistem yang benar-benar jalan di lapangan, lengkap dengan fasilitas dan standar pelayanan yang sama seperti kantor induk.
“Hasil koordinasi ini harus segera ditindaklanjuti secara teknis. Bukan hanya hadir, tapi harus bekerja,” tegasnya.
Jika rencana ini benar-benar terealisasi, efeknya bukan hanya soal kenyamanan. Ada perubahan pola ekonomi kecil yang ikut bergerak: biaya transportasi turun, waktu lebih efisien, dan aktivitas warga tidak lagi terganggu urusan birokrasi luar daerah.
Di titik ini, Wajo sedang mengarah pada satu hal yang jarang terdengar dalam bahasa pemerintahan: menghapus “jarak administratif” antara warga dan layanan negara.
Dan kalau itu berhasil, Wajo bisa jadi salah satu daerah yang diam-diam mengubah cara orang melihat layanan publik: bukan lagi soal datang ke kantor, tapi soal negara yang datang lebih dekat ke warganya. (*)
