Makassar, Katasulsel.com – Persoalan parkir di Makassar tidak cukup diselesaikan dengan menertibkan kendaraan yang berhenti sembarangan. Ada faktor lain yang tak kalah penting, yakni kualitas sumber daya manusia yang setiap hari berhadapan langsung dengan pengguna jalan.

Di titik inilah peran juru parkir (jukir) menjadi penting. Mereka bukan hanya mengatur kendaraan, tetapi juga ikut menentukan kelancaran lalu lintas dan kesan masyarakat terhadap pelayanan perparkiran di Kota Makassar.

Perumda Parkir Makassar pun mendorong peningkatan kapasitas para jukir melalui pembinaan dan edukasi yang dilakukan secara bertahap.

Kepala Bagian Humas Perumda Parkir Makassar, Asrul B, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) yang kembali menggelar bimbingan teknis bagi para jukir.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam empat jadwal, yakni 18, 19, 24, dan 25 November 2026. Materinya berkaitan dengan pemahaman aturan, kedisiplinan, serta tata tertib berlalu lintas.

Menurut Asrul, pembinaan semacam ini diperlukan agar jukir memahami bahwa pekerjaan mereka memiliki tanggung jawab lebih luas daripada sekadar mengatur posisi kendaraan.

“Tujuannya memberikan pemahaman, edukasi, dan literasi kepada juru parkir agar senantiasa menaati aturan, memahami tata tertib lalu lintas, serta tidak menimbulkan kemacetan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pembinaan terhadap jukir sebenarnya juga telah dilakukan secara internal bersama mitra Perumda Parkir. Dari program tersebut, sekitar 600 jukir disebut telah mengikuti bimbingan teknis secara mandiri.

Jumlah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun standar pelayanan yang lebih baik di lapangan.

Asrul menilai, kualitas pelayanan parkir juga berpengaruh terhadap wajah kota. Jukir yang disiplin dan memahami penataan kendaraan dapat membantu menciptakan ruang jalan yang lebih tertib, sekaligus menjaga kenyamanan pengguna fasilitas publik.

Di sisi lain, pembagian kewenangan antara Perumda Parkir dan Dishub tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan sektor tersebut.

Asrul menjelaskan, Perumda Parkir berfokus pada penataan kendaraan, pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi pendapatan daerah dari jasa perparkiran.

Sementara kewenangan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran berada pada Dinas Perhubungan.

Koordinasi kedua instansi, kata dia, selama ini berjalan melalui komunikasi rutin, termasuk grup koordinasi yang melibatkan jajaran terkait.

“Koordinasi kita dengan Dishub berjalan lancar. Kami memiliki grup koordinasi untuk membangun sinkronisasi dengan mitra Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Ke depan, Perumda Parkir berharap pembinaan tidak berhenti pada kegiatan formal. Pemahaman yang diperoleh para jukir diharapkan benar-benar diterapkan ketika bertugas, mulai dari cara mengatur kendaraan hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan parkir bukan hanya seberapa besar pendapatan yang masuk ke kas daerah. Ketertiban, kenyamanan, dan kepastian pelayanan juga menjadi bagian yang dirasakan langsung oleh warga Makassar.(*)