Jakarta, katasulsel.com – Sebuah pemberitaan yang dianggap merugikan tidak serta-merta bisa berujung pada laporan pidana atau gugatan perdata terhadap wartawannya. Ada mekanisme pers yang harus lebih dahulu ditempuh.
Itulah salah satu pesan penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026.
Melalui putusan tersebut, MK mempertegas makna perlindungan hukum bagi wartawan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Mahkamah menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam pasal tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah baru dapat digunakan setelah mekanisme pers tidak mencapai kesepakatan.
Mekanisme yang dimaksud mencakup hak jawab, hak koreksi, serta penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers.
Dengan demikian, sengketa yang bersumber dari produk jurnalistik tidak semestinya langsung dibawa ke ranah pidana tanpa terlebih dahulu memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian berdasarkan UU Pers.
Putusan ini bukan berarti wartawan memperoleh kekebalan hukum.
Perlindungan tersebut berkaitan dengan wartawan yang menjalankan profesinya secara sah. Artinya, kerja jurnalistik tetap harus berlandaskan kode etik, akurasi, itikad baik, serta tanggung jawab profesional.
Jika mekanisme penyelesaian melalui pers tidak mencapai kesepakatan, jalur hukum pidana maupun perdata tetap dimungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sinilah letak penting putusan MK tersebut. Perlindungan terhadap wartawan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak masyarakat yang merasa dirugikan, tetapi memastikan penyelesaian sengketa pemberitaan mengikuti mekanisme yang sesuai dengan karakter hukum pers.


