Putusan ini sekaligus mempertegas posisi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.

Hak jawab dan hak koreksi bukan sekadar formalitas dalam dunia jurnalistik. Keduanya merupakan instrumen untuk memberikan ruang kepada pihak yang merasa dirugikan agar informasi dapat diperbaiki, dilengkapi, atau diberi penjelasan.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyoroti kerentanan profesi wartawan yang kerap berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial.

Karena itu, perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.

Putusan tersebut juga menempatkan penyelesaian melalui mekanisme pers sebagai bagian dari pendekatan restorative justice.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap wartawan bukan semata-mata urusan profesi. Ada kepentingan publik yang ikut dipertaruhkan.

Sebab, ketika kerja jurnalistik dapat ditekan melalui ancaman proses hukum tanpa mengindahkan mekanisme pers, bukan hanya wartawan yang menghadapi persoalan. Masyarakat juga berisiko kehilangan akses terhadap informasi dan fungsi kontrol sosial pers.

Dengan putusan ini, MK memberikan penegasan konstitusional: sengketa pemberitaan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur yang disediakan UU Pers, sebelum sanksi pidana atau perdata dapat diterapkan terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah. (*)