KENDARI, Katasulsel.com – Banyak daerah bergantung penuh pada APBD untuk membiayai pembangunan. Namun Kabupaten Wajo memilih jalan berbeda.
Di tengah keterbatasan anggaran yang menjadi persoalan hampir seluruh pemerintah daerah, Wajo justru mendapat pengakuan sebagai kabupaten terbaik di Sulawesi dalam kategori Creative Financing atau pembiayaan pembangunan inovatif.
Pengakuan itu diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung dalam forum yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi, nama Kabupaten Wajo diumumkan sebagai peraih peringkat pertama tingkat kabupaten untuk kategori Creative Financing.
Bupati Wajo Andi Rosman menerima penghargaan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Wajo Armayani.
Namun penghargaan ini sesungguhnya bukan sekadar soal trofi atau seremoni.
Di balik penghargaan tersebut terdapat satu pesan penting: daerah tidak harus menunggu anggaran besar untuk bergerak maju.
Pemerintah daerah dituntut mampu menemukan cara-cara kreatif agar pembangunan tetap berjalan, meski ruang fiskal semakin terbatas.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penghargaan diberikan kepada daerah-daerah yang menunjukkan capaian terbaik dalam sejumlah sektor strategis, termasuk inovasi pembiayaan pembangunan.
Menurut Tito, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Bagi Wajo, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak selalu ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola peluang yang ada.
