Menurut mereka, penyidik perlu membedah konstruksi perkara secara menyeluruh. Tidak cukup hanya melihat adanya penyerahan uang, tetapi juga perlu menelusuri tujuan transaksi, komunikasi antara para pihak, realisasi pekerjaan, hingga dampak yang kemudian dialami pelapor.
“Kami berharap pihak kepolisian segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap laporan ini. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepercayaan, penyerahan dana, dan dugaan kerugian dalam jumlah besar dibiarkan tanpa kepastian hukum. Kami meminta agar seluruh pihak terkait diperiksa, aliran dana ditelusuri, dan apabila ditemukan unsur tindak pidana, segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas tim kuasa hukum.
Ada sejumlah aspek yang dinilai penting untuk didalami penyidik.
Camellia Panduwinata Lubis Kecewa Berat, Uang Rp220 Juta untuk Urus Pajak Tak Berujung PenyelesaianPertama, bagaimana penggunaan dana Rp220 juta yang telah diserahkan. Kedua, sejauh mana realisasi kesanggupan pengurusan kewajiban perpajakan perusahaan. Ketiga, bagaimana hubungan antara proses pengurusan tersebut dengan munculnya tagihan pajak sekitar Rp4 miliar dan pemblokiran rekening pribadi Camellia.
Pendalaman terhadap dokumen perpajakan, bukti transfer, komunikasi para pihak, serta keterangan pihak-pihak terkait dinilai penting untuk membangun gambaran perkara secara utuh.
Camellia berharap laporannya tidak berhenti pada tahap penerimaan administrasi di kepolisian.
Ia menginginkan adanya pemeriksaan yang dapat menjelaskan duduk persoalan, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas dana yang telah diserahkan dan bagaimana persoalan perpajakan perusahaan tersebut berkembang.
“Saya sudah cukup dirugikan. Sekarang saya berharap hukum yang berbicara. Saya ingin ada keadilan dan kepastian hukum atas persoalan ini,” tutupnya.
Laporan tersebut kini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menguji keterangan pelapor, memeriksa bukti-bukti, serta meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan.
Perlu ditegaskan, laporan polisi bukan merupakan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi. Dugaan penipuan dan/atau perbuatan curang dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. (*)

