Makassar, Katasulsel.com – Persoalan penataan Kota Makassar ternyata tidak berhenti pada polemik peternakan babi di kawasan Panaikang. Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi persoalan lain yang selama ini tumbuh di tengah permukiman, mulai dari trotoar yang berubah menjadi lapak usaha hingga bangunan yang berdiri di atas saluran drainase.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa pelanggaran pemanfaatan ruang tersebut perlu ditangani secara bertahap. Penertiban tidak cukup hanya menyasar satu jenis usaha, tetapi harus menyentuh berbagai aktivitas yang menggunakan fasilitas umum tidak sesuai peruntukannya.
Persoalan itu disampaikan Munafri dalam program Podcar Tribun Timur episode kedua bersama host Fioretena Jiretno.
Dalam perbincangan yang berlangsung selama perjalanan dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar di Jalan Penghibur menuju Panaikang, Munafri menyinggung sejumlah praktik yang dinilai mengganggu fungsi ruang publik.
Salah satunya, trotoar yang semestinya menjadi jalur pejalan kaki justru dimanfaatkan untuk mendirikan warung atau lapak. Begitu pula saluran drainase yang sebagian ruangnya digunakan untuk mendirikan bangunan.
“Yang dilarang adalah melakukan kegiatan-kegiatan itu di tempat yang tidak boleh dilakukan, tidak sesuai dengan peruntukannya,” jelas Munafri.
Camat dan Lurah Diminta Petakan Pelanggaran
Munafri juga menyoroti perubahan fungsi bangunan. Ada tempat yang awalnya diperuntukkan sebagai lokasi usaha, tetapi kemudian dialihkan menjadi tempat tinggal atau rumah singgah.
Menurutnya, kondisi semacam ini membutuhkan pengawasan karena berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penataan kawasan perkotaan.
Karena itu, camat dan lurah diminta lebih aktif memetakan kondisi wilayah masing-masing. Mereka diharapkan mampu mengidentifikasi bangunan maupun aktivitas yang tidak sesuai peruntukan sebelum persoalan berkembang lebih jauh.
Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi dengan masyarakat. Penertiban, kata Munafri, tidak boleh dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.
Pendekatan tersebut diterapkan pula dalam penanganan peternakan babi di Panaikang. Pemerintah terlebih dahulu membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta peternak yang terdampak.
Usaha Boleh, tetapi Harus Sesuai Aturan
Munafri menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mematikan mata pencaharian warga. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk menjalankan kegiatan ekonomi, sepanjang memperhatikan ketentuan tata ruang, perizinan, dan dampak lingkungan.
“Kalau memang mau berusaha di tempat yang lain, carilah tempat yang tidak melanggar aturan itu,” katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan penataan Makassar bukan semata-mata soal membongkar bangunan atau memindahkan aktivitas usaha. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya komunikasi, kepastian aturan, dan solusi bagi masyarakat yang terdampak.
Di sisi lain, penegakan aturan pemanfaatan ruang perlu dilakukan secara konsisten. Trotoar harus kembali berfungsi untuk pejalan kaki, drainase tidak boleh kehilangan kapasitasnya, dan kawasan permukiman harus terlindungi dari aktivitas yang tidak sesuai peruntukan.
Jika pemetaan wilayah berjalan efektif, pemerintah diharapkan dapat mencegah pelanggaran sejak dini, bukan baru bergerak setelah persoalan menjadi polemik.
(*)



