Kepolisian juga menyiapkan pendampingan bagi korban. Korban dilaporkan telah mendapatkan perlindungan dan ditempatkan di rumah aman.
Dengan demikian, hingga perkembangan terakhir yang diberitakan, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Belum ada penetapan kesalahan secara hukum terhadap pihak terlapor.
Perkembangan lain datang dari Komnas HAM. Pada Minggu (15/11/2026), lembaga tersebut mulai melakukan pemantauan dengan mendatangi lokasi dan meminta informasi dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.
Langkah ini menambah perhatian terhadap penanganan perkara, terutama menyangkut perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.
Terungkap, Kakek Korban Penipuan Rp1,37 Miliar di Sidrap Ternyata Punya Kebun Sawit Luas di RiauProses penanganan kasus diharapkan berjalan objektif, transparan, dan memberikan perlindungan kepada korban tanpa mengabaikan hak hukum pihak yang dilaporkan.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari lingkungan politik. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Polda NTT mengusut laporan tersebut secara objektif tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Sementara itu, Partai Gerindra menyampaikan bahwa sanksi organisasi hingga pemecatan sebagai kader dan dorongan pemberhentian dari jabatan kepala daerah dapat ditempuh apabila dugaan tersebut terbukti secara hukum.
Pernyataan tersebut menempatkan proses pembuktian sebagai hal utama sebelum pengambilan keputusan lebih lanjut.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi penegakan hukum, khususnya ketika laporan dugaan tindak pidana melibatkan seorang pejabat publik.
Publik menunggu bagaimana Polda NTT mengungkap perkara tersebut berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
Di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus tetap menjadi perhatian selama proses hukum berlangsung. Asas praduga tak bersalah juga harus dihormati hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.(*)
