Sidrap, katasulsel.com – Gelar doktor ternyata bukan barang langka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Setidaknya, ada enam pejabat yang kini menyandang gelar akademik tertinggi tersebut, termasuk orang nomor satu di daerah itu, Bupati H. Syaharuddin Alrif.

Daftarnya cukup menarik. Bukan hanya bupati, tetapi juga Sekretaris Daerah hingga sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Mereka adalah Dr. H. Muhammad Rohady Ramadhan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sidrap; Dr. Ishak Kenre, Kepala Dinas Kesehatan; Dr. Syamsuddin Bellong, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Sidrap; serta Dr. Muh Yusuf, Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Dua nama lainnya adalah Dr. Andi Rahmat Saleh yang menjabat Sekretaris Daerah Sidrap dan Dr. H. Syaharuddin Alrif selaku bupati.

Dengan demikian, gelar doktor tidak hanya berada di meja pimpinan daerah. Ia juga tersebar di sejumlah posisi strategis birokrasi Sidrap.

Yang paling baru adalah Syaharuddin Alrif.

Bupati Sidrap itu resmi menyandang gelar doktor Ilmu Pertanian setelah menjalani sidang promosi di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Jumat (20/11/2026).

Usianya saat meraih gelar tersebut 46 tahun. Ia tercatat sebagai doktor termuda di antara enam pejabat tersebut dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidrap.

Disertasinya mengangkat strategi kebijakan agribisnis porang berkelanjutan. Pilihan tema yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian, salah satu bidang penting dalam struktur ekonomi Sidrap.

Pencapaian itu sekaligus menambah daftar pejabat bergelar doktor di lingkar pemerintahan daerah.

Namun, banyaknya doktor di lingkungan birokrasi tentu bukan sekadar soal panjangnya gelar di belakang nama. Ada pertanyaan yang lebih penting: sejauh mana pengetahuan dan pengalaman akademik itu diterjemahkan menjadi kebijakan publik?

Sebab, tantangan pemerintahan tidak selesai hanya dengan gelar akademik.

Bapenda, misalnya, berhadapan dengan tantangan peningkatan pendapatan asli daerah. Dinas Kesehatan berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup menghadapi persoalan pengelolaan lingkungan. Sementara Bagian Kesra dan Sekretariat Daerah berperan dalam koordinasi serta pelayanan pemerintahan.

Masing-masing memiliki persoalan yang membutuhkan kemampuan analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

Di sinilah gelar akademik semestinya menemukan relevansinya.

Enam doktor dalam satu lingkungan pemerintahan merupakan modal sumber daya manusia. Tetapi ukuran akhirnya bukan berapa banyak gelar yang terpasang di papan nama kantor.

Ukuran sesungguhnya adalah seberapa besar ilmu itu memberi manfaat bagi masyarakat Sidrap.

Gelar boleh bertambah. Tanggung jawab pelayanan publik tetap sama: bekerja dan menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. (*)