Jakarta, Katasulsel.com — Mundur dari partai politik ternyata belum tentu berarti selesai dari urusan politik. Apalagi jika seseorang masih menduduki kursi pemerintahan yang diperolehnya melalui jalur representasi partai.
Persoalan itulah yang kini disorot Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor Boy. Ia secara terbuka meminta tiga mantan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha, mempertimbangkan untuk melepaskan jabatan mereka di kabinet.
Bagi Fritz, persoalannya bukan semata-mata siapa yang berhak menjadi menteri atau wakil menteri. Ada soal kepantasan politik yang menurutnya perlu dijelaskan kepada publik.
Ketiganya diketahui telah mengundurkan diri dari keanggotaan sekaligus kepengurusan PSI pada Senin (9/11/2026). Surat pengunduran diri mereka juga disebut telah diterima DPP PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep.
Namun, keputusan keluar dari partai tidak otomatis diikuti dengan pengunduran diri dari jabatan pemerintahan.
Di sinilah Fritz melihat ada persoalan yang patut dipertanyakan.
Menurut dia, posisi ketiganya di kabinet tidak bisa dilepaskan begitu saja dari latar belakang politik yang mengantarkan mereka ke pemerintahan.
Raja Juli Antoni menjabat Menteri Kehutanan. Isyana Bagoes Oka menduduki posisi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN. Sementara Giring Ganesha menjabat Wakil Menteri Kebudayaan.
Ketiga posisi tersebut, dalam pandangan Fritz, merupakan bagian dari representasi politik PSI dalam pemerintahan.
“Raja Juli, Isyana, Giring lepas jabatan menteri dan wamen! Sebab jabatan tersebut jatah PSI, bukan jatah pribadi,” demikian pernyataan Fritz.
Ia bahkan menilai, apabila ketiganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PSI, semestinya ada konsistensi antara keputusan politik dan jabatan yang masih diemban.
“Kalau sudah mundur dari PSI, bagus juga mundur dari jabatan menteri atau wamen. PSI harus dihormati, bukan dikorbankan,” tegasnya.
Pernyataan Fritz membawa persoalan ini ke wilayah yang lebih luas: hubungan antara partai politik dan jabatan publik.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan presiden. Artinya, jabatan menteri secara hukum bukan kepemilikan partai politik.
Namun, dalam praktik politik, dukungan partai sering menjadi bagian penting dalam pembentukan pemerintahan. Kursi kabinet juga kerap dipandang sebagai representasi kekuatan politik yang mendukung pemerintahan.
Di titik inilah muncul perbedaan antara hak konstitusional presiden menentukan pembantunya dan etika politik mengenai asal-usul dukungan seseorang dalam kabinet.
Fritz tampaknya sedang menyoroti sisi kedua.
Ia berpandangan, jabatan yang diperoleh melalui representasi partai seharusnya tidak dipertahankan begitu saja ketika hubungan politik dengan partai pengusung sudah berakhir.
Sementara itu, alasan pengunduran diri ketiganya dari PSI tidak sepenuhnya sama.
Raja Juli Antoni memilih mundur dari posisi Sekretaris Jenderal PSI dan seluruh aktivitas kepartaian agar dapat lebih berkonsentrasi membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan roda pemerintahan.
Wali kota Makassar dan Bupati Sidrap Selfie Bareng di Ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026Isyana Bagoes Oka disebut ingin lebih fokus menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Adapun Giring Ganesha menyampaikan keinginan untuk berkonsentrasi menyelesaikan amanah di pemerintahan setelah tidak lagi merasa sejalan dengan garis perjuangan partai sejak awal.
Perbedaan alasan itu menunjukkan bahwa keputusan mundur dari partai merupakan pilihan politik masing-masing.
Tetapi, bagi Fritz, pilihan tersebut juga semestinya diikuti dengan konsekuensi politik yang jelas.
Sebab, jabatan publik memang bukan barang milik partai. Namun, kepercayaan politik yang mengantarkan seseorang ke kursi kekuasaan juga tidak bisa begitu saja diabaikan.
Kini, persoalannya bukan sekadar tiga nama yang meninggalkan PSI. Lebih jauh, publik kembali diajak melihat batas antara loyalitas kepada partai, tanggung jawab kepada pemerintahan, dan etika dalam memegang jabatan negara. (*)



