Makassar, katasulsel.com – Penelusuran dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian RI senilai Rp243,6 miliar didesak tidak berhenti pada proses pengadaan. Jalur distribusi hingga bantuan diterima kelompok tani di daerah juga perlu diperiksa.

Desakan itu disampaikan Gerakan Advokasi Rakyat & Intelektual Sinjai (GARIS) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Kamis (19/11/2026).

Dalam aksinya, GARIS meminta Kejati Sulsel memperluas pendalaman penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan Alsintan periode 2024–2025 dengan menelusuri distribusi bantuan di Kabupaten Sinjai.

Tak hanya berorasi, massa juga melakukan audiensi dengan pihak Kejati Sulsel dan menyerahkan surat resmi berisi permohonan pemeriksaan terhadap penyaluran bantuan tersebut.

Bagi GARIS, persoalan Alsintan tidak cukup dilihat dari berapa banyak alat yang dibeli pemerintah. Hal yang lebih penting adalah memastikan siapa yang mengusulkan bantuan, bagaimana kelompok tani ditetapkan sebagai penerima, serta apakah alat yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan petani.

Berdasarkan data awal yang dihimpun GARIS, bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai selama 2024–2025 meliputi 310 unit hand sprayer, lima traktor roda dua, dan tiga traktor roda empat.

Selain itu, GARIS juga menyebut adanya informasi bantuan tambahan pada 2026 berupa combine harvester, hand tractor, power thresher, dan mesin perajang tembakau.

Deretan bantuan tersebut menjadi alasan GARIS meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa dokumen pengadaan, tetapi juga mencocokkan data penyaluran dengan kondisi faktual di lapangan.

Ketua GARIS, Muh Fajrul Akbar, mengatakan pemeriksaan harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, termasuk mereka yang memiliki kewenangan dalam pengusulan dan penetapan penerima.

“Jangan sampai pengusutan kasus Alsintan hanya berhenti pada kelompok tani sebagai penerima. Kejati harus menelusuri seluruh mata rantai distribusinya, termasuk siapa yang mengusulkan, menentukan penerima, menyalurkan, dan bertanggung jawab atas bantuan tersebut,” tegas Fajrul.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima kelompok tani yang berhak, bukan justru menyimpang dari tujuan program.

GARIS berharap Kejati Sulsel menindaklanjuti permohonan tersebut melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh.

“Bantuan Alsintan adalah hak petani, bukan ruang bagi siapa pun untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum,” ujarnya.

Desakan GARIS sekaligus membuka perhatian pada satu persoalan penting dalam program bantuan pertanian: pengadaan alat belum tentu menjamin manfaatnya sampai kepada petani. Transparansi penerima, ketepatan distribusi, dan pemanfaatan bantuan menjadi bagian yang tak kalah penting untuk diuji.(*)