Jakarta, Katasulsel.com – Kursi Wakil Presiden yang diduduki Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi pusat perhatian politik nasional. Pernyataan mengenai keinginannya mengundurkan diri, yang terungkap setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, membuka babak baru polemik yang selama ini membayangi putra sulung Joko Widodo tersebut.
Persoalannya bukan lagi sebatas perdebatan mengenai dokumen pendidikan. Dinamika kini merembet ke ranah hukum dan politik parlemen, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menjadi salah satu momen penting di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap posisi Wapres.
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pembicaraan mereka.
Di sisi lain, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sikap Gibran di hadapan publik sendiri belum memberikan kepastian mengenai keputusan pengunduran dirinya.
Saat memberikan keterangan di Kantor Wakil Presiden, Selasa, ia memilih menyampaikan penghormatan terhadap berbagai kritik dan masukan masyarakat.
Gibran mengatakan tidak ingin dinamika yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
Namun, pernyataan tersebut belum menjawab secara tegas apakah ia benar-benar akan meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
Yusril: Putusan MA dan MK Sudah Final
Persoalan semakin kompleks setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangan mengenai rencana Gibran menempuh jalur PTUN.
Yusril menilai langkah tersebut perlu dilihat dari konsekuensi hukum atas putusan yang telah dikeluarkan MA dan MK.
Menurutnya, putusan MK bersifat final dan mengikat. Begitu pula putusan MA yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Yusril juga menjelaskan bahwa perkara di MA melibatkan Dirjen terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam pandangannya, posisi Gibran yang bukan pihak tergugat intervensi membuat ruang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut menjadi terbatas.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan perkara yang sedang berjalan di PTUN tidak dapat dilanjutkan apabila objek sengketanya sudah tidak ada lagi setelah pelaksanaan putusan MA.
Pandangan tersebut menambah dimensi baru dalam polemik yang kini tidak hanya berkutat pada persoalan politik, tetapi juga menyentuh batas-batas kewenangan lembaga peradilan.
DPR Mulai Menggerakkan Hak Menyatakan Pendapat
Di parlemen, perkembangan situasi juga tidak kalah menarik.
Sebanyak delapan fraksi di DPR disebut telah sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan ini berpotensi memasuki pembahasan politik yang lebih serius di lembaga legislatif.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus, mempertanyakan rencana Gibran membuktikan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
PSI Kembali Diguncang Kabar Mundur, Kini Giliran Ketua Harian Ahmad Ali Disebut Bakal Angkat KakiMenurut Deddy, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan MA karena keduanya memiliki ranah kewenangan berbeda.
Ia juga menilai kesempatan untuk memperjelas persoalan dokumen tersebut sebelumnya sudah tersedia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan penghormatan terhadap hak Gibran untuk menempuh langkah hukum.
Meski demikian, ia menegaskan proses politik di DPR dapat berjalan secara bersamaan dengan proses hukum yang mungkin ditempuh Gibran.
Artinya, rencana membawa persoalan ke PTUN tidak serta-merta menghentikan pembahasan hak menyatakan pendapat di parlemen.
Mundur Bukan Keputusan Presiden
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengunduran diri seorang wakil presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan pengunduran diri wakil presiden tidak harus mendapatkan persetujuan Presiden.
Menurut Doli, konstitusi tidak mengatur bahwa keputusan pengunduran diri Wapres berada di tangan kepala negara.
Ia menjelaskan, apabila Gibran benar-benar mengajukan pengunduran diri, prosesnya berkaitan dengan mekanisme di DPR dan MPR, bukan sekadar keputusan Prabowo.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan posisi Gibran memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang tidak sederhana.
Hingga perkembangan terakhir, belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri secara formal ataupun dinyatakan berhenti dari jabatannya.
Ia bahkan masih menjalankan tugas kenegaraan dengan mendampingi Prabowo dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara.
Dengan demikian, masa depan politik Gibran kini berada di persimpangan dua jalur: pembuktian melalui proses hukum dan dinamika politik di parlemen.
Publik pun menunggu bagaimana polemik ini akan berakhir. Sebab, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kelanjutan jabatan seorang wakil presiden, melainkan juga menyentuh kepercayaan publik terhadap proses hukum, persyaratan jabatan publik, serta mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan negara. (*)
