Jakarta, Katasulsel.com — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berkembang menjadi perkara serius yang mengguncang internal kepolisian. Bukan hanya menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, kasus ini juga menyeret empat perwira tinggi Polri ke dalam proses hukum.
Untuk membongkar perkara tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus (Timsus) di lingkungan Polri. Tim ini berada di bawah kendali Bareskrim dan dipimpin langsung Kepala Bareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin.
Pembentukan tim diumumkan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk keseriusan institusi kepolisian dalam merespons dugaan penyadapan tanpa prosedur yang semestinya.
Tugas tim bukan sekadar mengumpulkan informasi yang beredar. Pendalaman dilakukan untuk memastikan rangkaian peristiwa, menguji bukti, serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan operasi penyadapan tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam lingkup dugaan praktik tersebut.
Berdasarkan perkembangan penyidikan yang disampaikan kepolisian, terdapat empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka masing-masing berinisial LSP, ASN, EH, dan SU. Identitas yang diberitakan sejumlah media nasional merujuk pada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan status tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Karena itu, dugaan perbuatan masing-masing pihak tetap harus diuji melalui pembuktian di pengadilan.
Penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Selain dugaan intersepsi ilegal, perkara ini juga mencakup dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan.
Persoalan menjadi semakin sensitif karena dugaan praktik tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Di tengah perkembangan penyidikan, pemerintah mengambil posisi dengan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada kepolisian.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Senin (9/11/2026), menegaskan pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas ataupun tim independen tersendiri.
Menurut Yusril, Bareskrim Polri telah dipercaya menangani penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, serta sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mengungkapkan bahwa pendalaman perkara tidak berhenti pada dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal. Penyidik turut menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan dengan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.
Namun, arah pendalaman tersebut tidak serta-merta berarti unsur makar telah terbukti. Pembuktiannya tetap menjadi kewenangan penyidik melalui proses hukum.
Yusril juga menyebut pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, dan permintaan keterangan ahli masih berlangsung.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi penegakan hukum. Sebab, perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara membutuhkan pembuktian yang kuat, bukan sekadar pengungkapan nama atau jabatan pihak-pihak yang terseret.
Publik tentu menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar: bagaimana sistem penyadapan diduga digunakan, siapa yang memberikan perintah, apa tujuan operasi tersebut, dan sejauh mana jangkauan aktivitas yang sedang diusut.
Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui fakta penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, ketika perkara ini melibatkan pejabat dengan posisi strategis di institusi penegak hukum, transparansi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Kini, pekerjaan rumah Bareskrim bukan hanya memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga mengungkap secara terang konstruksi peristiwa di balik dugaan penyadapan tersebut.
Kasus ini tidak boleh berhenti pada daftar tersangka. Publik menunggu pengungkapan menyeluruh, termasuk ada atau tidaknya pihak lain yang memiliki peran dalam perkara tersebut.
