Jakarta, katasulsel.com – Kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Empat jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara salah satu di antaranya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, menyatakan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik.
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Ahrie memastikan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” kata Krisna dalam keterangan video yang dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (7/11/2026).
Pihak Ahrie juga menyatakan proses pemeriksaan harus berjalan sesuai ketentuan KUHAP. Ia disebut telah mendapatkan pendampingan hukum sejak awal diperiksa sebagai saksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Krisna membantah adanya intimidasi dalam proses tersebut. Ia menegaskan kliennya tetap mendapatkan hak-hak hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Terkait pasal yang disangkakan, pihak kuasa hukum memilih mencermati fakta hukum dan tidak ingin membangun opini sebelum proses penyidikan selesai.
Ada Permintaan Menghapus Rekaman
Salah satu fakta yang mencuat dalam pengungkapan perkara ini adalah dugaan permintaan penghapusan rekaman hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengungkapkan Ahrie Sonta pernah meminta izin kepada Irjen Pol Slamet Uliandi untuk menghapus file hasil penyadapan.
Permintaan tersebut disebut mendapat persetujuan.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil (rekaman) penyadapan kepada SU,” ungkap Suhermanto dalam konferensi pers di Divisi Humas Polri, Kamis (5/11/2026).
