Menurut Suhermanto, Slamet Uliandi kemudian menyetujui penghapusan file rekaman tersebut.
Slamet diketahui pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019. Dalam perkara ini, ia disebut memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.
Empat Nama Jenderal Masuk Daftar Tersangka
Perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap nomor telepon kepala negara ini menyeret empat perwira tinggi Polri.
Mereka adalah:
- Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
- Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam penyadapan atau intersepsi informasi elektronik, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta tindakan mengubah atau menghilangkan informasi elektronik milik pihak lain.
Dengan empat jenderal telah berstatus tersangka, perhatian kini tertuju pada bagaimana penyidik mengurai dugaan penyadapan, alur pengelolaan rekaman, hingga keputusan penghapusannya.
Pernyataan kooperatif dari pihak Ahrie menjadi salah satu perkembangan terbaru. Namun, fakta hukum secara menyeluruh masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan.(*)
