Jakarta, Katasulsel.com — Skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menguji keseriusan penegakan hukum di tubuh Polri. Perkara ini juga membuka ruang perbincangan mengenai dugaan keberadaan kelompok atau faksi yang disebut-sebut dengan istilah Geng Solo dan Geng Oslo.
Istilah tersebut mencuat di tengah proses hukum yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun, di tengah berkembangnya spekulasi mengenai kelompok tertentu, Komisi III DPR RI mengingatkan agar penanganan perkara tidak berubah menjadi pertarungan nama, kedekatan, ataupun kepentingan kelompok.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan pesan yang cukup lugas. Menurut dia, siapa pun yang terlibat harus berhadapan dengan hukum tanpa melihat latar belakang maupun kelompoknya.
“Mau Geng Solo, Geng Oslo, ya hukum ya hukum,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi penekanan bahwa proses penyidikan tidak boleh terpengaruh oleh istilah kelompok yang berkembang di ruang publik. Ukuran penegakan hukum, kata-kata tersebut menegaskan, bukan siapa yang berada di belakang seseorang, melainkan apakah terdapat bukti keterlibatan dalam tindak pidana.
Komisi III DPR juga menyatakan kepercayaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
Dukungan itu sekaligus disertai fungsi pengawasan parlemen. Komisi III menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, guna meminta penjelasan mengenai perkembangan pengusutan dugaan penyadapan.
Forum tersebut dipandang penting karena perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan biasa. Ada dimensi keamanan negara, perlindungan komunikasi pejabat, hingga integritas institusi penegak hukum yang harus dijelaskan kepada publik.
Di sisi lain, Kapolri Suyudi Ario Seto berusaha memutus spekulasi yang mengaitkan penanganan perkara dengan persaingan antarkelompok di internal kepolisian.
Ia menegaskan, penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana, bukan operasi untuk memenangkan satu faksi dan menjatuhkan kelompok lainnya.
Kapolri juga membantah adanya persaingan internal yang menjadi latar belakang pengusutan perkara. Menurutnya, langkah kepolisian diarahkan untuk menjaga marwah dan memperbaiki institusi Korps Bhayangkara.
Pernyataan ini penting karena munculnya istilah Geng Solo maupun Geng Oslo berpotensi menggeser perhatian publik dari substansi perkara menuju spekulasi mengenai peta kekuatan di lingkungan kepolisian.
Padahal, persoalan utama yang harus dijawab penyidik jauh lebih mendasar: bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, serta apa tujuan di balik aktivitas tersebut.
Nama mantan Presiden Joko Widodo juga ikut terseret dalam spekulasi yang berkembang. Namun, tudingan yang menghubungkan dirinya maupun kelompok yang disebut Geng Solo dengan perkara penyadapan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum.
Pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut membantah spekulasi yang mengaitkan Jokowi dengan persoalan tersebut dan menilai tudingan tanpa bukti sebagai opini yang tidak berdasar.
Sampai ada keterangan resmi penyidik dan bukti yang dapat diuji, penyebutan nama seseorang dalam pusaran isu tidak boleh berubah menjadi vonis di ruang publik.
Di sinilah tantangan Polri menjadi semakin besar. Pengusutan perkara harus berjalan transparan, profesional, dan tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.
Jika memang terdapat aktor intelektual atau pihak yang memberikan perintah, penyidik harus mampu mengungkapnya melalui alat bukti yang sah. Sebaliknya, jika tudingan mengenai kelompok tertentu tidak memiliki dasar, hal itu juga harus dijelaskan secara terbuka.
Rapat Komisi III DPR bersama Kapolri pada 12 November mendatang akan menjadi salah satu momentum penting untuk menguji sejauh mana perkembangan penyidikan.
Publik tidak membutuhkan perang istilah antara Geng Solo dan Geng Oslo. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, kejelasan konstruksi perkara, serta keberanian aparat membuktikan siapa yang bertanggung jawab.
Sebab, dalam perkara sebesar ini, hukum tidak boleh tunduk kepada nama besar, jabatan, kedekatan politik, ataupun kekuatan kelompok. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan.
