Makassar, katasulsel.com – Perguruan tinggi tidak cukup hanya melahirkan sarjana yang menguasai teori hukum. Tantangan berikutnya adalah memastikan lulusan memiliki keterampilan praktis, memahami etika profesi, dan siap menghadapi persoalan hukum di tengah masyarakat.

Persoalan itulah yang menjadi salah satu pijakan kerja sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Dewan Pengurus Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Sulawesi Selatan.

Kedua lembaga menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Mercure, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Kerja sama ini membuka peluang pengembangan pendidikan profesi hukum, termasuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pelatihan paralegal, seminar nasional, hingga kompetisi keterampilan hukum bagi mahasiswa.

Ada modal akademik yang mendasari kemitraan tersebut. Dalam dokumen MoU disebutkan, program studi hukum di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare telah memperoleh akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Capaian tersebut menjadi salah satu landasan bagi IAIN Parepare untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan pendidikan profesi hukum.

Dalam skema kerja sama, IAIN Parepare diposisikan sebagai perguruan tinggi mitra, sedangkan KAI Sulsel berperan sebagai organisasi advokat penyelenggara PKPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai ruang lingkup kemitraan memiliki manfaat luas bagi pengembangan kompetensi mahasiswa.

“Kami sangat mengapresiasi poin-poin dalam MoU ini karena cakupannya sangat komprehensif bagi pengembangan mahasiswa kami. Ke depan, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, tetapi juga merambah ke penyelenggaraan lomba Moot Court Competition, seminar nasional hukum, hingga penempatan Praktik Pengalaman Lapangan mahasiswa di kantor-kantor KAI yang tersebar di berbagai daerah,” ujar Darmawati.

Lima Program untuk Memperkuat Kompetensi Hukum