Makassar, katasulsel.com – Perguruan tinggi tidak cukup hanya melahirkan sarjana yang menguasai teori hukum. Tantangan berikutnya adalah memastikan lulusan memiliki keterampilan praktis, memahami etika profesi, dan siap menghadapi persoalan hukum di tengah masyarakat.

Persoalan itulah yang menjadi salah satu pijakan kerja sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Dewan Pengurus Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Sulawesi Selatan.

Kedua lembaga menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Mercure, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Kerja sama ini membuka peluang pengembangan pendidikan profesi hukum, termasuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pelatihan paralegal, seminar nasional, hingga kompetisi keterampilan hukum bagi mahasiswa.

Ada modal akademik yang mendasari kemitraan tersebut. Dalam dokumen MoU disebutkan, program studi hukum di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare telah memperoleh akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Capaian tersebut menjadi salah satu landasan bagi IAIN Parepare untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan pendidikan profesi hukum.

Dalam skema kerja sama, IAIN Parepare diposisikan sebagai perguruan tinggi mitra, sedangkan KAI Sulsel berperan sebagai organisasi advokat penyelenggara PKPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai ruang lingkup kemitraan memiliki manfaat luas bagi pengembangan kompetensi mahasiswa.

“Kami sangat mengapresiasi poin-poin dalam MoU ini karena cakupannya sangat komprehensif bagi pengembangan mahasiswa kami. Ke depan, kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, tetapi juga merambah ke penyelenggaraan lomba Moot Court Competition, seminar nasional hukum, hingga penempatan Praktik Pengalaman Lapangan mahasiswa di kantor-kantor KAI yang tersebar di berbagai daerah,” ujar Darmawati.

Lima Program untuk Memperkuat Kompetensi Hukum

Jika ditelusuri dalam dokumen kesepahaman, kerja sama IAIN Parepare dan KAI Sulsel tidak hanya berorientasi pada pencetakan calon advokat.

Ada lima ruang lingkup program yang disiapkan untuk memperkuat kapasitas mahasiswa dan lulusan di bidang hukum.

Pertama, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), sebagai bagian dari jalur pendidikan profesi bagi lulusan yang ingin menekuni pekerjaan advokat.

Kedua, pelatihan paralegal bagi mahasiswa, lulusan, maupun masyarakat yang memenuhi kualifikasi. Program ini diarahkan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan pendampingan hukum serta mendukung peningkatan akses keadilan.

Ketiga, seminar nasional hukum yang mempertemukan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan serta persoalan hukum aktual.

Keempat, kompetisi peradilan semu atau Moot Court Competition. Melalui simulasi persidangan, mahasiswa dapat mengasah kemampuan menyusun argumentasi, memahami proses peradilan, dan mempraktikkan keterampilan beracara.

Kelima, lomba Legal Opinion dan debat hukum. Keduanya dirancang untuk melatih kemampuan analisis yuridis, membangun argumentasi, serta menyampaikan pendapat berdasarkan perspektif hukum.

Program-program tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi litigasi maupun nonlitigasi.

KAI Ingin Dekatkan Mahasiswa dengan Praktik Hukum

Presidium Kongres Advokat Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Adv. Mahyuddin Jamal, S.H., C.T.L., C.B.L., menempatkan kemitraan dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.

Kolaborasi organisasi advokat dan perguruan tinggi dinilai penting untuk mempertemukan penguasaan ilmu hukum dengan pengalaman praktik profesional.

Melalui kerja sama ini, KAI Sulsel memiliki ruang untuk berkontribusi dalam pengembangan kompetensi mahasiswa, termasuk melalui keterlibatan praktisi sebagai pengajar, instruktur, narasumber, maupun juri dalam berbagai kegiatan akademik.

Mahasiswa juga berpeluang memperoleh pengalaman langsung melalui program praktik di lingkungan kantor-kantor KAI yang tersebar di berbagai daerah.

Pendekatan tersebut diharapkan membantu mahasiswa memahami bahwa profesi hukum tidak hanya membutuhkan kemampuan menguasai peraturan perundang-undangan, tetapi juga keterampilan menyelesaikan persoalan hukum, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik.

MoU Berlaku Tiga Tahun

Dalam dokumen kerja sama, kedua pihak juga mengatur mekanisme pelaksanaan program melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau dokumen teknis operasional tersendiri.

Pengaturan lanjutan tersebut mencakup tujuan kegiatan, jadwal pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, pembiayaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Nota kesepahaman dirancang berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua lembaga.

Dengan demikian, penandatanganan MoU menjadi landasan awal bagi implementasi program yang lebih konkret.

Bagi IAIN Parepare, kemitraan ini menjadi peluang memperkuat relevansi pendidikan hukum dengan kebutuhan dunia profesi. Sementara bagi KAI Sulsel, kerja sama tersebut membuka ruang kontribusi lebih luas dalam pengembangan calon praktisi hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan kolaborasi ini akan ditentukan oleh sejauh mana program-program yang direncanakan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan. (*)