Sidrap, Katasulsel.com – Angka inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menunjukkan perjalanan yang cukup berliku sepanjang 2026. Sempat melonjak hingga 7,54 persen pada Februari, laju inflasi tahunan kemudian berangsur turun. Namun, penurunan angka inflasi tidak otomatis berarti harga kebutuhan masyarakat kembali murah.
Data yang dihimpun katasulsel.com pada laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang, Kamis, 12 November 2026, memperlihatkan, inflasi year-on-year (y-on-y) Sidrap pada Maret 2026 mencapai 5,73 persen.
Pada periode tersebut, Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 103,81 pada Maret 2025 menjadi 109,76 pada Maret 2026.
Sementara itu, inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) tercatat 0,36 persen. Adapun inflasi tahun kalender atau year-to-date (y-to-d) mencapai 2,73 persen.
Tekanan harga bahkan sempat lebih tinggi pada Februari 2026. Berdasarkan rangkaian data inflasi tahunan, angkanya mencapai 7,54 persen sebelum turun menjadi 5,73 persen pada Maret.
Setelah melewati periode tekanan harga yang cukup tinggi pada awal tahun, inflasi tahunan Sidrap terus menunjukkan perlambatan.
Pada April 2026, inflasi tercatat 3,94 persen. Angka itu naik tipis menjadi 4,04 persen pada Mei dan 4,30 persen pada Juni.
Memasuki Juli, inflasi kembali turun menjadi 3,07 persen. Pada Agustus bahkan mencapai 2,69 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 3,38 persen pada September.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa tekanan inflasi mulai mereda dibandingkan puncaknya pada Februari. Meski demikian, pergerakan harga masih mengalami naik-turun.
Ada satu hal yang kerap luput dari perhatian masyarakat. Inflasi yang turun tidak sama dengan harga barang yang ikut turun.
Jika harga beras, telur, minyak goreng, atau kebutuhan rumah tangga sudah meningkat, perlambatan inflasi hanya menunjukkan bahwa kenaikan harga secara umum berlangsung lebih lambat. Bukan berarti harga kembali ke posisi sebelumnya.
Dengan kata lain, masyarakat masih harus berhadapan dengan tingkat harga yang telah terbentuk setelah kenaikan sebelumnya.
Gambaran tekanan harga juga terlihat dalam data inflasi September 2026.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan Sidrap, yakni 1,41 persen.
Disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,77 persen serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,60 persen.
Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menyumbang 0,33 persen. Sementara transportasi memberikan andil 0,13 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masih memberikan tekanan terhadap perkembangan harga.
Di tengah pergerakan angka inflasi tersebut, pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat adalah apakah pendapatan mereka mampu mengejar kenaikan biaya hidup.
Sebab, inflasi tidak hanya berbicara tentang perubahan harga di atas kertas. Dampaknya bisa terasa pada kemampuan rumah tangga mengatur pengeluaran, menentukan jumlah belanja, hingga menyisihkan uang untuk kebutuhan lain.
Pedagang juga menghadapi situasi tersendiri. Kenaikan harga barang belum tentu meningkatkan keuntungan karena daya beli konsumen bisa ikut melemah.
Namun, untuk memastikan apakah daya beli masyarakat Sidrap benar-benar mengalami penurunan, diperlukan data tambahan mengenai konsumsi rumah tangga, pendapatan, kemiskinan, pengangguran, serta perkembangan omzet perdagangan.
Karena itu, angka inflasi yang melandai belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat telah sepenuhnya membaik.
Perkembangan inflasi Sidrap sepanjang 2026 menyisakan satu catatan penting: angka statistik perlu dibaca berdampingan dengan kenyataan di lapangan.
Pasar tradisional, toko kelontong, warung makan, hingga pelaku UMKM dapat menjadi ruang untuk melihat bagaimana perubahan harga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Apakah konsumen masih membeli dalam jumlah yang sama? Apakah pedagang mengalami penurunan omzet? Apakah masyarakat mulai mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak mendesak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar kondisi ekonomi daerah tidak hanya dibaca dari persentase inflasi.
Sebab, ekonomi yang terlihat stabil dalam laporan statistik belum tentu dirasakan sama oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)
