Kursi Gibran, Rebutan Siapa?

Ada yang menarik setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Oleh : Edy Basri

BUKAN hanya soal siapa penggantinya.

Tetapi siapa yang akan mendapatkan keuntungan politik dari kursi yang ditinggalkan itu.

Begitulah politik.

Satu orang mundur, sepuluh orang mulai berhitung.

Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.

Selesai satu babak.

Tapi jangan kira ceritanya selesai.

Justru sekarang cerita yang lebih menarik dimulai.

Sebab, kursi Wakil Presiden itu bukan kursi biasa. Letaknya di sebelah Presiden. Dekat dengan pusat keputusan. Dekat dengan segala urusan besar negara.

Siapa yang duduk di situ tentu menarik perhatian.

Nama Puan Maharani pun enak dibicarakan.

Puan bukan orang baru. Pernah menjadi menteri. Sekarang Ketua DPR. Putri Megawati pula.

BACA JUGA

Pengawal Negara

Kalau Puan masuk Istana, apa yang terjadi?

PDI Perjuangan punya wakil di lingkaran paling dekat dengan Prabowo. Hubungan politik dua partai besar itu bisa memasuki babak baru.

Yang selama ini berjarak, bisa menjadi lebih dekat.

Yang selama ini saling membaca gerak, bisa duduk dalam satu meja pemerintahan.

Tentu, itu kalau benar terjadi.

Jangan dulu dianggap sudah ada kesepakatan. Politik punya banyak tikungan. Nama yang ramai dibicarakan hari ini belum tentu menjadi nama yang diajukan besok.

Tetapi ada satu nama lagi yang menarik.

Sufmi Dasco Ahmad.

Sekarang Wakil Ketua DPR. Orang penting di Gerindra. Salah satu figur yang punya akses politik kuat di sekitar Prabowo.

Bagaimana kalau Dasco menjadi Ketua DPR?

Nah, ini baru menarik.

Coba kita susun kemungkinan itu.

Prabowo Presiden.

BACA JUGA

Sidrap Juga Disadap

Puan Wakil Presiden.

Ahmad Muzani Ketua MPR.

Dasco Ketua DPR.

Gerindra punya figur di pucuk kepemimpinan DPR dan MPR. PDI Perjuangan punya figur di Istana.

Kalau susunan itu terjadi, peta politik nasional tentu berubah.

Ada yang mungkin bertanya: apakah Gerindra ingin menguasai semuanya?

Saya kira persoalannya tidak sesederhana itu. Jabatan pimpinan lembaga negara bukan berarti bisa mengendalikan seluruh keputusan lembaga. Ada fraksi, ada aturan, ada mekanisme, ada konstitusi.

Tetapi jangan naif juga.

Dalam politik, posisi itu penting. Akses itu penting. Kedekatan dengan pusat keputusan juga penting.

Orang bisa mengatakan jabatan hanya amanah. Betul. Tetapi dalam praktik politik, jabatan juga menentukan seberapa besar seseorang ikut dalam percakapan penting.

Itu yang tidak bisa diabaikan.

Lalu bagaimana dengan Jokowi?

Ini juga menarik.

Gibran adalah putranya. Mundurnya Gibran tentu menjadi perhatian tersendiri bagi mantan Presiden itu.

BACA JUGA

624 Hari Syaharuddin Alrif jadi Bupati Sidrap

Tetapi Jokowi sudah menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

Artinya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran otomatis membuat hubungan Jokowi dan Prabowo berubah.

Politik tidak selalu mengikuti hubungan keluarga.

Kadang anak punya jalan sendiri. Bapak punya perhitungan sendiri. Partai punya kepentingan sendiri.

Semua bisa berjalan beriringan, tetapi tidak selalu dalam satu arah.

Sekarang, bola ada di tangan Prabowo.

Siapa yang akan diajukan sebagai calon Wakil Presiden?

Konstitusi mengatur Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR. MPR kemudian memilih satu di antaranya.

Jadi, tidak cukup hanya ramai di media sosial. Tidak cukup pula nama seseorang disebut dalam percakapan elite.

Harus ada proses.

Dan di sinilah ujian politik Prabowo.

Memilih Wakil Presiden bukan sekadar mencari orang untuk mengisi kursi kosong. Pilihan itu bisa membawa pesan kepada partai-partai, kepada parlemen, bahkan kepada masyarakat.

Kalau memilih figur partai, ada konsekuensi politiknya.

BACA JUGA