Parepare, Katasulsel.com – Sebuah pernyataan yang sempat memantik kontroversi kini berujung pada permintaan maaf. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, akhirnya menyampaikan penyesalan atas ucapannya yang menyebut istilah “halalkan darah” terhadap media yang dinilai tidak sejalan dengan pola kemitraan pemerintah daerah.
Permintaan maaf itu disampaikan secara terbuka, Kamis (12/11/2026), setelah pernyataannya dalam rapat evaluasi kerja sama media dengan Pemerintah Kota Parepare menjadi perhatian publik.
Tasming mengakui perkataannya telah menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan keresahan di kalangan insan pers. Ia menyadari, ungkapan tersebut bersinggungan dengan persoalan mendasar dalam demokrasi, yakni kebebasan media menjalankan fungsi jurnalistik.
Di hadapan publik, Tasming menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, terutama wartawan dan perusahaan media yang beraktivitas di Kota Parepare.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare,” ujarnya.
Ia juga mengakui pernyataan sebelumnya berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak nyaman terhadap pemberitaan kritis.
Tasming menegaskan tidak memiliki maksud membatasi ruang gerak pers. Menurut dia, media tetap mempunyai hak menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan sepanjang pemberitaan disusun berdasarkan fakta, berimbang, serta mengikuti kaidah jurnalistik.
Ia bahkan menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan perusahaan media tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban untuk selalu memberitakan hal-hal positif tentang pemerintah.
Kabut Asap Bikin Dapur MBG Parepare Berhenti, 80 Kg Buncis hingga 20 Melon Malah Dibagikan Gratis“Kritik merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat maupun media,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kemitraan kelembagaan dan independensi jurnalistik merupakan dua hal berbeda yang tidak semestinya dipertukarkan.
Berawal dari Rapat Evaluasi
Polemik ini bermula dari rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKPD Triwulan III yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Parepare, Jumat (6/11/2026).
