Dalam forum tersebut, Tasming menyinggung pola kerja sama pemerintah daerah dengan sejumlah perusahaan media. Ia mempertanyakan keberadaan media yang telah menjalin kontrak kemitraan dengan Pemkot Parepare, tetapi masih menerbitkan berita kritis terhadap pemerintahannya.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” demikian pernyataannya dalam rapat tersebut.
Tasming kemudian meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengevaluasi pola kemitraan dengan media yang dianggap tidak menunjukkan komitmen sebagaimana diharapkan pemerintah daerah.
Ia juga menggunakan istilah lokal ‘Bali Bella’ untuk menggambarkan pihak yang dianggap tidak konsisten dalam memegang komitmen.
Namun, perhatian publik justru tertuju pada ungkapan “Halal darahnya itu yang Bali Bella”.
Kalimat tersebut memicu kontroversi karena muncul dalam konteks pembicaraan mengenai media yang memberitakan pemerintah secara kritis. Sejumlah pihak menilai ungkapan itu berpotensi ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kebebasan pers.
Kabut Asap Bikin Dapur MBG Parepare Berhenti, 80 Kg Buncis hingga 20 Melon Malah Dibagikan GratisDi sinilah persoalannya menjadi lebih luas daripada sekadar evaluasi kontrak kerja sama.
Sebab, media yang menerima anggaran kemitraan sekalipun tetap memiliki independensi dalam menentukan sudut pandang pemberitaan. Kontrak publikasi tidak otomatis menghapus hak media untuk mengawasi, mengkritik, ataupun mengungkap persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebaliknya, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan mengevaluasi penggunaan anggaran kemitraan berdasarkan aturan, transparansi, dan kinerja yang terukur.
Keduanya merupakan ranah berbeda. Evaluasi kontrak tidak semestinya berubah menjadi tekanan terhadap isi pemberitaan.
