Kemitraan Bukan Pembungkam Kritik

Melalui permintaan maafnya, Tasming berharap polemik tersebut tidak merusak hubungan antara Pemerintah Kota Parepare dan kalangan jurnalistik.

Ia mengajak media dan pemerintah membangun komunikasi yang lebih sehat, saling menghormati, serta tetap menempatkan profesionalisme sebagai landasan hubungan kelembagaan.

“Tidak ada niat untuk menghalangi media menjalankan tugasnya. Saya menghormati kebebasan pers,” tegasnya.

Permintaan maaf itu menjadi perkembangan baru dalam polemik yang bermula dari forum evaluasi internal pemerintah daerah.

Namun, ada satu prinsip yang tetap perlu dijaga: hubungan pemerintah dengan media bukan hubungan atasan dan bawahan.

Pemerintah boleh mengoreksi pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme hukum yang tersedia. Media pun wajib bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Tetapi kritik tidak boleh diperlakukan sebagai bentuk pembangkangan hanya karena pemerintah menjadi objek pemberitaan.

Pada akhirnya, kualitas hubungan pemerintah dan pers tidak diukur dari seberapa sering media memuji pejabat, melainkan dari seberapa terbuka ruang dialog ketika kebijakan pemerintah dipertanyakan.

Dan bagi Parepare, polemik ini menjadi pengingat bahwa kemitraan boleh dibangun dengan kontrak, tetapi independensi pers tidak boleh diperjualbelikan. (*)