Parepare, Katasulsel.com – Sebuah pernyataan yang sempat memantik kontroversi kini berujung pada permintaan maaf. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, akhirnya menyampaikan penyesalan atas ucapannya yang menyebut istilah “halalkan darah” terhadap media yang dinilai tidak sejalan dengan pola kemitraan pemerintah daerah.
Permintaan maaf itu disampaikan secara terbuka, Kamis (12/11/2026), setelah pernyataannya dalam rapat evaluasi kerja sama media dengan Pemerintah Kota Parepare menjadi perhatian publik.
Tasming mengakui perkataannya telah menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan keresahan di kalangan insan pers. Ia menyadari, ungkapan tersebut bersinggungan dengan persoalan mendasar dalam demokrasi, yakni kebebasan media menjalankan fungsi jurnalistik.
Di hadapan publik, Tasming menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, terutama wartawan dan perusahaan media yang beraktivitas di Kota Parepare.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare,” ujarnya.
Ia juga mengakui pernyataan sebelumnya berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak nyaman terhadap pemberitaan kritis.
Tasming menegaskan tidak memiliki maksud membatasi ruang gerak pers. Menurut dia, media tetap mempunyai hak menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan sepanjang pemberitaan disusun berdasarkan fakta, berimbang, serta mengikuti kaidah jurnalistik.
Ia bahkan menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan perusahaan media tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban untuk selalu memberitakan hal-hal positif tentang pemerintah.
“Kritik merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat maupun media,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kemitraan kelembagaan dan independensi jurnalistik merupakan dua hal berbeda yang tidak semestinya dipertukarkan.
Berawal dari Rapat Evaluasi
Polemik ini bermula dari rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKPD Triwulan III yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Parepare, Jumat (6/11/2026).
Kabut Asap Bikin Dapur MBG Parepare Berhenti, 80 Kg Buncis hingga 20 Melon Malah Dibagikan GratisDalam forum tersebut, Tasming menyinggung pola kerja sama pemerintah daerah dengan sejumlah perusahaan media. Ia mempertanyakan keberadaan media yang telah menjalin kontrak kemitraan dengan Pemkot Parepare, tetapi masih menerbitkan berita kritis terhadap pemerintahannya.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” demikian pernyataannya dalam rapat tersebut.
Tasming kemudian meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengevaluasi pola kemitraan dengan media yang dianggap tidak menunjukkan komitmen sebagaimana diharapkan pemerintah daerah.
Ia juga menggunakan istilah lokal ‘Bali Bella’ untuk menggambarkan pihak yang dianggap tidak konsisten dalam memegang komitmen.
Namun, perhatian publik justru tertuju pada ungkapan “Halal darahnya itu yang Bali Bella”.
Kalimat tersebut memicu kontroversi karena muncul dalam konteks pembicaraan mengenai media yang memberitakan pemerintah secara kritis. Sejumlah pihak menilai ungkapan itu berpotensi ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kebebasan pers.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih luas daripada sekadar evaluasi kontrak kerja sama.
Kecelakaan Maut Poros Parepare-Pinrang, 2 Pengendara Tewas: Salah Satunya Anggota Satpol PP ParepareSebab, media yang menerima anggaran kemitraan sekalipun tetap memiliki independensi dalam menentukan sudut pandang pemberitaan. Kontrak publikasi tidak otomatis menghapus hak media untuk mengawasi, mengkritik, ataupun mengungkap persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebaliknya, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan mengevaluasi penggunaan anggaran kemitraan berdasarkan aturan, transparansi, dan kinerja yang terukur.
Keduanya merupakan ranah berbeda. Evaluasi kontrak tidak semestinya berubah menjadi tekanan terhadap isi pemberitaan.
Kemitraan Bukan Pembungkam Kritik
Melalui permintaan maafnya, Tasming berharap polemik tersebut tidak merusak hubungan antara Pemerintah Kota Parepare dan kalangan jurnalistik.
Ia mengajak media dan pemerintah membangun komunikasi yang lebih sehat, saling menghormati, serta tetap menempatkan profesionalisme sebagai landasan hubungan kelembagaan.
“Tidak ada niat untuk menghalangi media menjalankan tugasnya. Saya menghormati kebebasan pers,” tegasnya.
Permintaan maaf itu menjadi perkembangan baru dalam polemik yang bermula dari forum evaluasi internal pemerintah daerah.
Namun, ada satu prinsip yang tetap perlu dijaga: hubungan pemerintah dengan media bukan hubungan atasan dan bawahan.
Pemerintah boleh mengoreksi pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme hukum yang tersedia. Media pun wajib bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Tetapi kritik tidak boleh diperlakukan sebagai bentuk pembangkangan hanya karena pemerintah menjadi objek pemberitaan.
Pada akhirnya, kualitas hubungan pemerintah dan pers tidak diukur dari seberapa sering media memuji pejabat, melainkan dari seberapa terbuka ruang dialog ketika kebijakan pemerintah dipertanyakan.
Dan bagi Parepare, polemik ini menjadi pengingat bahwa kemitraan boleh dibangun dengan kontrak, tetapi independensi pers tidak boleh diperjualbelikan. (*)
