Dairi, Katasulsel.com — Isu dugaan praktik jual beli jabatan kembali menjadi sorotan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi. Kali ini, rumor tersebut menyeret proses pengangkatan kepala sekolah di bawah Dinas Pendidikan, usai pelantikan sejumlah kepala sekolah oleh Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga.
Informasi yang beredar menyebut seorang oknum guru tingkat SMP diduga telah menyerahkan uang hingga Rp80 juta kepada pihak yang disebut mengaku memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, dengan harapan bisa diangkat sebagai kepala sekolah.
Namun hingga pelantikan berlangsung, nama guru tersebut disebut tidak tercantum dalam daftar pejabat yang dilantik.
Munculnya isu ini memantik perhatian publik, terutama di tengah tingginya sorotan terhadap transparansi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di sektor pendidikan.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Menanggapi rumor tersebut, Bupati Dairi, Vickner Sinaga, membantah keras adanya praktik suap maupun transaksi jabatan dalam proses pengangkatan kepala sekolah.
Kepada media, Ia menegaskan, seluruh proses pengangkatan kepala sekolah di Kabupaten Dairi dilakukan melalui mekanisme resmi dan wajib mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurutnya, sistem tersebut menutup ruang bagi praktik transaksional atau intervensi di luar prosedur administrasi.
“Yang saya tahu, di Dairi tak ada menyogok mulai dari Kadisdik/staf, BKPSDM/staf, maupun Sekda. Karena semua sekitar 80 calon kepala sekolah tetap harus mendapat persetujuan BKN di Jakarta,” jelasnya.
Vickner menjelaskan, hingga kini belum seluruh calon kepala sekolah memperoleh persetujuan dari BKN. Karena itu, pelantikan baru dilakukan terhadap sebagian nama yang dinyatakan memenuhi syarat administratif dan teknis.
“Tentu karena segala persyaratan terpenuhi. Yang baru mendapat persetujuan belum separuh,” ujarnya.
Ia berharap seluruh proses verifikasi dari BKN bisa segera tuntas sehingga pengangkatan kepala sekolah definitif dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
Bersambung……….
