Makassar, katasulsel.com — Dinamika internal Partai Golkar Sulawesi Selatan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) kian menghangat.
Pertarungan politik di tubuh beringin daerah itu tidak lagi sekadar soal figur, tetapi sudah memasuki fase power bargaining antara elite pusat, kandidat, dan kekuatan DPD kabupaten/kota yang menjadi penentu vote base.
Di tengah menguatnya manuver sejumlah nama seperti Munafri Arifuddin (Appi), Ilham Arief Sirajuddin (IAS), hingga Andi Ina Kartika Sari, posisi Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia kini menjadi sorotan utama sebagai figur kunci penentu arah politik Musda.
Pengamat menilai, jika Golkar ingin tetap dominan di Sulsel, maka proses penentuan Ketua DPD I tidak boleh hanya bertumpu pada keputusan elite pusat semata
Aspirasi daerah, terutama suara DPD II kabupaten/kota, disebut sebagai political grassroots capital yang tidak bisa diabaikan.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
“Kalau mau Golkar tetap diperhitungkan di Sulsel, Bahlil harus sangat selektif dalam menentukan figur yang diinginkan. Jangan sampai mengabaikan suara DPD kabupaten/kota yang selama ini menjadi mesin utama partai di daerah,” demikian salah satu pandangan yang mengemuka dalam dinamika Musda tersebut.
Situasi ini memperlihatkan bahwa Musda Golkar Sulsel bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi sudah berubah menjadi arena elite contestation dengan pola komunikasi politik berlapis. Di satu sisi ada kekuatan top-down decision making dari DPP, sementara di sisi lain menguat bottom-up pressure* dari DPD II yang mengklaim memiliki basis suara riil.
Nama Munafri Arifuddin disebut cukup agresif membangun konsolidasi politik dengan pendekatan political networking yang intens ke DPD II. Sementara Ilham Arief Sirajuddin dan Andi Ina Kartika Sari dinilai masih menunggu “palu politik” dari Ketua Umum DPP Golkar sebagai bentuk legitimasi final.
Dalam istilah politik internal partai, kondisi ini dikenal sebagai fase waiting game, di mana para kandidat menjaga posisi sambil menunggu sinyal resmi dari pusat. Situasi ini membuat Musda Sulsel menjadi ajang uncertainty politics, karena peta dukungan masih sangat cair dan berpotensi berubah di detik akhir.
Sumber internal menyebutkan, komunikasi politik antara kandidat dan elite DPP Golkar terus berlangsung secara intens dalam format behind the scene negotiation. Pola ini umum terjadi dalam tradisi politik Golkar, di mana keputusan akhir sering kali merupakan hasil kompromi antara kekuatan elektoral daerah dan kalkulasi strategis nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, Sulawesi Selatan dianggap sebagai political barometer bagi kekuatan Golkar di kawasan Indonesia Timur. Karena itu, keputusan terkait Ketua DPD I tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga berpengaruh terhadap konsolidasi partai menjelang agenda politik nasional ke depan.
Pengamat politik menilai, Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar saat ini berada pada posisi krusial. Ia dituntut menjaga keseimbangan antara elite accommodation dan aspirasi akar rumput agar tidak terjadi fragmentasi internal yang dapat melemahkan struktur partai di daerah.
“Ini bukan sekadar memilih ketua DPD, tapi menjaga stabilitas politik internal Golkar di Sulsel. Jika salah membaca peta, efek domino politiknya bisa panjang,” ujar salah satu analis politik lokal.
Dengan semakin menguatnya dinamika political maneuvering, Musda Golkar Sulsel diperkirakan akan berlangsung dalam tensi tinggi. Semua pihak kini menunggu satu hal: apakah keputusan akhir akan lahir dari konsensus daerah atau kembali ditentukan melalui political decree dari pusat.(*)
