Makassar, katasulsel.com — Sorotan terhadap pelaksanaan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk calon manajer Koperasi Merah Putih 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, menguat.
Keluhan peserta terkait gangguan teknis seperti jeda sistem, keterlambatan respons, hingga dugaan ketidaksesuaian tampilan jawaban, kini berkembang menjadi isu yang lebih luas di ruang publik.
Di media sosial, diskusi tidak lagi hanya berfokus pada aspek teknis ujian.
Tak hanya itu, sebagian warganet juga mengaitkan proses seleksi dengan isu lama yang sensitif dalam rekrutmen berbasis kompetensi, yakni dugaan “jatah partai” atau pembagian kuota tidak resmi dalam penempatan jabatan.
Meski isu tersebut belum pernah dibuktikan secara resmi dalam konteks seleksi ini, kemunculannya di ruang percakapan publik menunjukkan tingkat ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap proses seleksi yang dianggap rawan intervensi non-teknis.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Di Makassar sendiri, sejumlah peserta tetap menyoroti aspek utama: apakah gangguan sistem CAT dapat memengaruhi hasil akhir dan menggeser objektivitas kelulusan.
“Kalau ada gangguan teknis di tengah ujian, publik wajar bertanya sejauh mana itu bisa berdampak pada hasil akhir,” menjadi salah satu nada kritik yang berkembang di ruang diskusi digital.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya menegaskan bahwa sistem CAT dirancang untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi intervensi manusia dalam proses penilaian. Sistem ini juga telah digunakan dalam berbagai seleksi nasional dengan standar pengawasan yang ketat.
Namun, dalam konteks Makassar, kombinasi antara keluhan teknis dan persepsi publik justru memperluas spektrum perdebatan—dari sekadar masalah server dan jaringan, menjadi isu integritas seleksi secara menyeluruh.
Pengamat kebijakan publik menilai, munculnya narasi seperti “jatah partai” di tengah isu teknis menunjukkan masih adanya kerentanan kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen berbasis digital.
Menurut mereka, semakin digital proses seleksi dilakukan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi penuh, baik dari sisi teknologi, pengawasan, maupun dokumentasi hasil.
Di tengah situasi ini, satu tuntutan yang menguat dari publik Makassar adalah perlunya jaminan berlapis bahwa hasil kelulusan benar-benar murni berdasarkan kemampuan peserta, tanpa dipengaruhi gangguan teknis, bias sistem, maupun dugaan intervensi eksternal dalam bentuk apa pun.
Isu ini kini menjadi ujian bukan hanya bagi sistem CAT, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap proses seleksi berbasis digital di Indonesia. (*)
