Makassar, katasulsel.com – Kredit seharusnya menjadi jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan. Ada prosedur, ada verifikasi, ada persyaratan, dan tentu saja ada pemeriksaan sebelum uang dicairkan.

Tetapi bagaimana jika prosedur itu justru diduga diterobos oleh orang yang memiliki kewenangan menjalankannya?

Inilah yang sedang diusut Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).

Sebuah lembaga jasa keuangan di Kota Makassar kini menjadi objek penyidikan perkara dugaan korupsi kredit fiktif. Angkanya tidak kecil. Penyidik menemukan dugaan pencairan 16 kredit bermasalah yang ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.315.754.000.

Hampir Rp2,32 miliar.

Di tengah penyidikan itu, seorang berinisial AH akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

AH bukan orang sembarangan dalam struktur operasional lembaga tersebut. Ia diketahui menjabat sebagai kepala unit. Posisi yang membuatnya memiliki tanggung jawab dalam proses pelayanan dan pengelolaan kredit.

Ironisnya, menurut hasil penyidikan sementara, kewenangan itulah yang diduga disalahgunakan.

Enam belas kredit, empat bulan.

Kejati Sulsel mengungkap, dugaan praktik tersebut berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026.

Dalam rentang waktu sekitar empat bulan itu, AH diduga mengajukan sekaligus mencairkan 16 kredit fiktif dengan cara memanipulasi dan merekayasa data serta persyaratan pengajuan pinjaman.

Proses pengajuan hingga pencairannya disebut dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik untuk ditelusuri lebih jauh.

Sebab, dalam sistem perkreditan, pencairan pinjaman semestinya tidak berdiri di atas satu keputusan semata. Ada tahapan administrasi, pemeriksaan kelayakan, verifikasi dokumen, hingga mekanisme persetujuan.

Jika seluruh tahapan itu diduga bisa dilewati, penyidik tentu perlu menjawab satu pertanyaan penting: bagaimana 16 kredit tersebut bisa lolos sampai tahap pencairan?

Apakah seluruhnya berlangsung tanpa terdeteksi? Atau ada celah pengawasan yang kini sedang dibongkar?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat perkara ini belum bisa dianggap selesai hanya dengan penahanan satu orang.

Tujuh saksi dan seorang ahli telah diperiksa.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menjelaskan, penetapan AH sebagai tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan keterangan tujuh orang saksi, meminta pendapat satu orang ahli, serta memeriksa sejumlah dokumen terkait perkara.