Hasil ekspose di hadapan Kepala Kejati Sulsel kemudian menyimpulkan telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan AH sebagai tersangka.

Surat penetapan tersangka bernomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 ditandatangani pada 10 November 2026.

Penyidikan sendiri telah dimulai sejak 30 September 2026.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat oleh tim dokter Klinik Adhyaksa, AH langsung ditahan pada 16 November 2026.

Penahanan dilakukan selama 20 hari, hingga 5 Desember 2026, di Lapas Kelas I Makassar.

Namun, penyidik belum berhenti pada penahanan.

Ada bagian lain yang justru menjadi perhatian dalam perkembangan perkara ini: menelusuri ke mana uang hasil pencairan kredit tersebut bergerak.

Kejati Sulsel menyatakan penyidik akan melakukan penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana atau follow the money dan aset atau follow the asset.

Dua langkah terakhir ini penting dalam perkara korupsi.

Sebab, membuktikan adanya dugaan penyimpangan saja belum cukup. Penyidik juga perlu menelusuri jejak uang, mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan perkara, dan mengupayakan pemulihan kerugian negara sesuai ketentuan hukum.

Apalagi, nilai kerugian yang disebut mencapai Rp2,3 miliar.

Kejati Sulsel juga membuka kemungkinan pengembangan perkara untuk menelusuri keterlibatan pihak lain. Artinya, penyidikan masih berjalan dan belum tertutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti yang cukup.

Soetarmi menyampaikan pesan Kajati Sulsel agar seluruh saksi yang dipanggil bersikap kooperatif. Mereka juga diingatkan agar tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, merintangi penyidikan, maupun melakukan lobi-lobi perkara.

AH disangkakan dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.