Makassar, katasulsel.com — Panas matahari siang di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (12/5/2026), tidak menghalangi sekelompok mahasiswa berdiri membawa spanduk dan pengeras suara.
Mereka datang bukan sekadar berteriak.
Mereka datang membawa satu pesan keras:
“Jangan jadikan audit negara sekadar formalitas.”
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur atau HMPLT kembali turun jalan.
Kali ini sasaran mereka bukan kejaksaan.
Bukan pula kepolisian.
Melainkan kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Pilihan lokasi itu bukan tanpa alasan.
Mahasiswa ingin langsung mengetuk pintu lembaga auditor negara di tengah munculnya berbagai sorotan terhadap tata kelola pemerintahan di Luwu Timur.
Tagline aksi mereka terdengar cukup tajam:
“Lutim Juara dalam Genggaman Arogansi Kekuasaan.”
Kalimat yang terasa seperti sindiran terbuka terhadap arah pemerintahan daerah yang dinilai mulai menjauh dari prinsip transparansi.
Mahasiswa Kini Tidak Lagi Sekadar Teriak “Tangkap Koruptor”
Yang menarik dari aksi HMPLT kali ini adalah pola gerak mereka.
Mereka tidak sekadar membawa tuntutan normatif.
Selanjutnya…………..
Tidak hanya berteriak soal korupsi.
Tetapi mulai masuk ke isu yang lebih teknis: audit APBD, dokumen anggaran, hingga pengelolaan aset daerah.
Artinya, gerakan mahasiswa mulai membaca persoalan tata kelola secara lebih detail.
Jenderal Lapangan aksi, Ikram, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk panggilan moral untuk menyelamatkan masa depan daerah.
“Aksi ini bukan sekadar bentuk protes. Ini adalah panggilan penyelamatan bagi Luwu Timur,” tegasnya.
Narasi “penyelamatan daerah” itu menjadi benang merah demonstrasi mereka.
Karena menurut HMPLT, yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka APBD.
Tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Audit Jangan Hanya Jadi Administrasi Tahunan
Menjelang keluarnya hasil audit keuangan daerah, mahasiswa meminta BPK tidak bekerja sekadar administratif.
Mereka mendesak audit investigatif terhadap dugaan pergeseran APBD yang disebut dilakukan tanpa mekanisme pembahasan sah di Badan Anggaran DPRD.
Isu ini menjadi sensitif.
Karena jika benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar prosedur teknis.
Tetapi menyangkut tata kelola kekuasaan.
HMPLT meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap DPA, DPPA, hingga berbagai dokumen fiskal yang dianggap bermasalah.
“BPK harus mengungkap secara transparan jika terdapat potensi kerugian negara atau penyalahgunaan kewenangan,” lanjut Ikram.
Di titik ini, mahasiswa tampak ingin mengirim pesan penting:
Bahwa audit negara jangan sampai dipersepsikan publik hanya sebagai “stempel tahunan” yang akhirnya kehilangan daya kritisnya.
Barang Milik Daerah Juga Disorot
Tidak hanya APBD, mahasiswa juga menyoroti pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Ini menarik.
Selanjutnya…………..
Karena isu aset daerah sering kali menjadi wilayah “sunyi” yang jarang diperhatikan publik, padahal nilainya bisa sangat besar.
HMPLT menduga ada potensi persoalan dalam pemanfaatan aset publik yang perlu diperiksa lebih mendalam.
Mereka meminta audit dilakukan secara komprehensif untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan daerah.
Dan di sinilah aksi mahasiswa terasa lebih serius dibanding demonstrasi biasa.
Mereka tidak hanya membawa isu politis.
Tetapi juga mencoba masuk pada detail administrasi pemerintahan.
“Lawan Korupsi” Kini Tidak Lagi Cukup Jadi Slogan
Dalam aksinya, HMPLT juga membawa sejumlah dasar hukum.
Mulai dari Pasal 23E UUD 1945, UU BPK, UU Administrasi Pemerintahan, hingga UU Tipikor.
Mereka ingin menunjukkan bahwa tuntutan tersebut bukan sekadar opini jalanan.
Tetapi memiliki pijakan hukum.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Mahasiswa juga menyerahkan dokumen pernyataan sikap resmi kepada pihak BPK Sulsel.
Semacam tekanan moral sekaligus administratif agar tuntutan mereka benar-benar diperhatikan.
Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang terasa menarik dari gerakan ini.
Selanjutnya…………..
Bahwa mahasiswa sekarang mulai sadar:
Melawan dugaan penyimpangan tidak cukup hanya dengan meneriakkan “lawan korupsi”.
Tetapi juga harus memahami bagaimana anggaran bekerja, bagaimana audit berjalan, dan bagaimana kekuasaan bisa bermain di balik administrasi pemerintahan.
Dan mungkin itu sebabnya HMPLT memilih mendatangi BPK.
Karena mereka tahu, di banyak daerah, pertarungan terbesar bukan lagi sekadar soal politik di panggung depan.
Tetapi soal angka-angka di balik meja anggaran. (*)
Update terbaru: 12 Mei 2026 21:32 WIB
