Makassar, katasulsel.com — Pertarungan menuju kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel mulai memasuki fase “lobi lantai atas”.
Belum ada deklarasi perang terbuka.
Tapi manuver para figur sudah terasa seperti operasi senyap menjelang voting politik paling menentukan di tubuh beringin Sulsel.
Nama Munafri Arifuddin atau Appi kini makin aktif bergerak. Tidak hanya mengonsolidasikan dukungan DPD II kabupaten/kota, tetapi juga mulai membuka jalur komunikasi dengan elite DPP Golkar di Jakarta.
Dalam politik partai, ini biasa disebut “naik kelas permainan”.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Bukan lagi sekadar adu baliho atau perang pernyataan.
Tetapi pertarungan membaca arah angin kekuasaan.
Pada Minggu (3/5), Appi diketahui bertemu Plt Ketua Golkar Sulsel Muhidin M Said dan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham di Jakarta.
Pertemuan itu disebut menjadi pintu masuk komunikasi dengan Sekjen DPP Golkar, Sarmuji.
Agenda utamanya satu: Musda Golkar Sulsel.
Appi disebut menyampaikan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Golkar Sulsel.
Namun dalam politik Golkar, restu belum dianggap sah sebelum keluar dari “mulut emas” Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia.
Di titik inilah pertarungan sesungguhnya terjadi.
Karena di internal Golkar, dukungan daerah memang penting.
Tetapi “stempel pusat” sering kali menjadi penentu akhir.
Appi sebenarnya berada di posisi paling nyaman secara matematis.
Sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar, ia disebut telah mengantongi dukungan 21 DPD II kabupaten/kota.
Jika angka itu bertahan hingga Musda, maka Appi praktis sudah memegang lebih dari 60 persen peta suara.
Dalam istilah politik internal partai: sudah menggenggam “modal elektoral”.
Karena total suara sah di Musda Golkar Sulsel diperkirakan hanya sekitar 30 suara.
Artinya, jika dukungan tak berubah, hanya dua kandidat yang berpeluang lolos secara kalkulatif.
Tetapi politik Golkar tidak hanya soal hitung-hitungan dukungan bawah.
Ada satu instrumen yang jauh lebih sakti: diskresi ketua umum.
Dan itu yang kini menjadi “kartu truf” bagi dua figur lain: Ilham Arif Sirajuddin dan Andi Ina Kartika Sari.
Dalam Juklak Nomor 02/DPP/GOLKAR/IV/2025, terdapat klausul yang memungkinkan calon tetap maju meski tak memenuhi syarat administratif, selama mendapat persetujuan Ketua Umum DPP Golkar.
Di internal Golkar, mekanisme itu dikenal sebagai “jalur diskresi”.
Dan sejarah menunjukkan diskresi bukan barang baru.
Musda Golkar Sulsel 2020 lalu juga menghadirkan nama Supriansa dan Taufan Pawe lewat veto elite pusat.
Karena itu, meski Appi unggul di akar rumput, pertarungan belum selesai.
Bahkan bisa disebut baru masuk babak semifinal.
Wakil Ketua DPD II Golkar Gowa, Andi Isyraq Ni’am Ambas, memastikan dukungan kepada Appi masih solid.
Baca lagi………….
“Belum ada restu resmi yang keluar langsung dari ketum. Jadi semua yang beredar masih sebatas spekulasi politik,” ujarnya.
Nada yang sama datang dari Ketua DPD II Golkar Bantaeng, Liestiati F Nurdin.
Ia menegaskan hasil pleno Golkar Bantaeng tetap menginginkan Appi memimpin Golkar Sulsel.
Sementara Ketua DPD II Golkar Tana Toraja, Victor Datuan Batara, bahkan menyebut bakal ada tambahan dukungan untuk Appi.
Namun menariknya, suhu politik Golkar Sulsel masih relatif adem.
Tidak ada serangan frontal antarkandidat.
Para figur justru terlihat menjaga komunikasi politik tetap cair.
Pengamat politik Universitas Bosowa, Arief Wicaksono, menilai Appi saat ini menjadi figur paling memenuhi syarat secara organisasi.
“Dari sisi dukungan dan syarat organisasi, Appi memang paling siap,” katanya.
Meski demikian, Arief menilai faktor DPP tetap menjadi episentrum keputusan.
Karena di Golkar, kata dia, politik struktur kadang lebih menentukan dibanding politik akar rumput.
“Masalahnya sekarang bukan lagi di bawah. Tapi bagaimana membaca arah diskresi ketua umum,” ujarnya.
Di titik itu, Musda Golkar Sulsel berubah menjadi lebih dari sekadar perebutan kursi ketua.
Ia menjelma arena tarik-menarik pengaruh antara konsolidasi daerah dan kalkulasi elite pusat.
Dan hingga hari ini, belum ada yang benar-benar bisa mengklaim diri sudah “checkmate”. (edybasri)
