Sidrap, Katasulsel.com – Posisi dalam birokrasi tidak hanya soal siapa menduduki jabatan apa. Di balik setiap jabatan aparatur sipil negara (ASN), ada kelas jabatan yang berkaitan dengan bobot pekerjaan, tanggung jawab, dan penghargaan atas tugas yang dijalankan.

Hal inilah yang kini sedang ditata Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Saat ini, pemerintahan era kepemimpinan Syaharuddin Alrif itu tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Kelas Jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Regulasi tersebut telah melewati proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Pembahasannya berlangsung secara virtual pada Rabu (11/11/2026), melibatkan BKPSDM, Bagian Organisasi, Bagian Hukum Setda Sidrap, serta tim perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum Kanwil Kemenkum Sulsel.

Substansi yang dibahas bukan sekadar penyusunan dokumen administratif. Penetapan kelas jabatan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun sistem manajemen kepegawaian yang lebih terstruktur.

Dalam birokrasi, kelas jabatan berkaitan dengan penilaian terhadap suatu pekerjaan berdasarkan karakteristik, tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan persyaratan kompetensinya. Karena itu, penataannya membutuhkan dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan manajemen ASN.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menegaskan bahwa penetapan kelas jabatan melalui Peraturan Bupati harus didukung rumusan norma dan teknik penyusunan yang tepat.

Menurutnya, setiap substansi perlu ditelaah secara cermat agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan manajemen kepegawaian.

Dari pihak Pemkab Sidrap dijelaskan, penyusunan Ranperbup tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian PANRB mengenai penyesuaian kelas jabatan berbasis keahlian. Penyesuaian itu kemudian diformalkan melalui regulasi kepala daerah.

Setelah melalui pembahasan dan pemberian masukan teknis, Ranperbup tersebut dinyatakan telah selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi maupun sejajar dan dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan produk hukum berikutnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), mengatakan harmonisasi merupakan ruang konsultasi sekaligus penyempurnaan rancangan regulasi pemerintah daerah.

Ia berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum dan pemerintah daerah dapat menghasilkan aturan yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mendukung birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Bagi ASN Sidrap, tahapan berikutnya patut dicermati. Sebab, setelah regulasi ditetapkan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kelas jabatan tersebut diterapkan secara konsisten sesuai hasil evaluasi jabatan dan ketentuan yang berlaku.

Perlu dipahami, harmonisasi Ranperbup ini belum otomatis berarti ada kenaikan kelas jabatan, perubahan gaji, atau kenaikan tunjangan bagi seluruh ASN. Dampak terhadap hak keuangan maupun kedudukan pegawai bergantung pada ketentuan teknis dan kebijakan yang berlaku.

Justru di situlah pentingnya regulasi tersebut. Penataan kelas jabatan diharapkan membuat sistem birokrasi semakin jelas: pekerjaan memiliki bobot yang terukur, tanggung jawab memiliki dasar penilaian, dan penempatan aparatur dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kompetensi.

Bagi masyarakat, penataan internal birokrasi ini pada akhirnya perlu bermuara pada satu hal: pelayanan pemerintahan yang semakin profesional dan efektif.

Sebab, birokrasi yang baik bukan hanya terlihat dari banyaknya aturan yang diterbitkan, tetapi dari bagaimana aturan tersebut membuat aparatur bekerja lebih tepat, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.(*)