Bantaeng, katasulsel.com – Persoalan rumah tangga pasangan muda di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mendadak menjadi perbincangan luas setelah muncul kabar mengenai permintaan pengembalian uang panai senilai Rp100 juta.
Informasi tersebut menyebar melalui media sosial dan memancing beragam reaksi. Perhatian publik tertuju pada pasangan yang usia pernikahannya bahkan belum genap setahun.
Di tengah ramainya perbincangan, kepolisian mulai menelusuri duduk perkara sebenarnya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bantaeng kini melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta kebenaran informasi yang beredar.
Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Andi Aldiansyah, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan terkait persoalan tersebut.
“PPA sementara mendalami informasi itu. Nanti kami informasikan perkembangan selanjutnya,” ujarnya.
Pasangan yang menjadi sorotan itu diketahui berinisial I (21) dan A (19). Keduanya menikah pada 25 Juni 2026 dan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Ere.
Kepala KUA Ulu Ere, Zainuddin Samad, membenarkan pencatatan pernikahan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa lembaganya tidak mengetahui secara terperinci persoalan yang kini berkembang di antara pasangan itu.
Menurutnya, urusan rumah tangga merupakan ranah pribadi suami dan istri. KUA baru dapat mengambil peran apabila ada pengaduan atau permintaan penyelesaian dari pihak yang bersangkutan.
“Mereka menikah 25 Juni lalu dan terdaftar di register KUA Ulu Ere,” kata Zainuddin, Rabu (18/11/2026).
Ia menambahkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri persoalan internal pasangan tersebut tanpa adanya pengaduan.
Informasi mengenai tuntutan pengembalian uang panai itu sebelumnya ramai dibagikan melalui Facebook. Seorang warga setempat, Rustam, menyebut kabar tersebut berkaitan dengan persoalan yang muncul setelah pesta pernikahan.
Namun, hingga kini, alasan di balik dugaan permintaan pengembalian uang panai tersebut belum terungkap secara resmi.
Di Sulawesi Selatan, uang panai memiliki posisi tersendiri dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis-Makassar. Pemberian ini merupakan bagian dari kesepakatan adat yang melibatkan keluarga kedua calon mempelai dan kerap menjadi perhatian dalam proses menuju pernikahan.
Meski demikian, polemik yang muncul di Bantaeng ini tidak bisa disimpulkan hanya dari besaran uang yang disebut-sebut mencapai Rp100 juta.
Kronologi, alasan permintaan, serta posisi masing-masing pihak masih perlu diklarifikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi penghakiman publik.
Kini, masyarakat menunggu hasil penelusuran polisi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik polemik rumah tangga pasangan muda tersebut. (*)



