Jika seluruh transfer dijumlahkan, kerugian korban mencapai Rp24,75 juta.
Menurut Andi Reza, penggunaan nama lembaga resmi menjadi bagian dari modus yang diduga digunakan para pelaku.
Nama BKPM dipakai untuk membenarkan pungutan biaya pengesahan investor. Sementara Bank Indonesia dicatut sebagai alasan tertahannya pencairan dana.
Padahal, masyarakat perlu memahami bahwa penyebutan nama lembaga negara dalam proposal, percakapan WhatsApp, atau materi promosi bukan bukti bahwa suatu investasi benar-benar memiliki hubungan resmi dengan lembaga tersebut.
Inilah salah satu titik rawan penipuan investasi digital: pelaku membangun kesan profesional melalui dokumen, komunikasi berlapis, dan penggunaan identitas institusi yang dikenal masyarakat.
Korban akhirnya menyadari ada kejanggalan setelah terus dimintai uang setiap kali hendak menarik hasil investasinya.
Ardi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulsel pada 22 Oktober 2026.
Laporan korban menjadi pintu masuk penyelidikan. Tim Unit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel kemudian melakukan pelacakan digital hingga mengarah pada dua orang yang kini berstatus tersangka.
Penindakan dilakukan di dua wilayah berbeda, yakni Sidrap dan Pinrang.
Kedua tersangka dijerat Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Andi Reza mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran investasi melalui media sosial, terutama yang menjanjikan keuntungan besar tanpa penjelasan usaha dan risiko yang masuk akal.
Masyarakat juga diminta memeriksa legalitas penyelenggara dan memastikan kebenaran informasi melalui saluran resmi sebelum mengirimkan uang.
Kasus ini menyisakan pelajaran penting bagi pengguna media sosial di Sulawesi Selatan. Penipuan investasi tidak selalu datang dengan wajah mencurigakan. Terkadang, ia justru hadir melalui proposal rapi, bahasa bisnis yang meyakinkan, dan nama lembaga negara.
Dalam investasi, yang perlu dicurigai bukan hanya janji keuntungan besar, tetapi juga permintaan uang tambahan setiap kali investor hendak mendapatkan haknya. (*)


