Keterangan itu menyisakan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab: bagaimana posisi dinas dalam penyelenggaraan kegiatan, bagaimana status kerja sama dengan yayasan, serta bagaimana mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban biaya peserta?
Proses penyusunan MoU tidak dengan sendirinya membuktikan kegiatan tersebut bermasalah. Namun, kejelasan hubungan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan tetap penting, terutama ketika kegiatan melibatkan banyak guru dan biaya yang nilainya tidak kecil.
Seorang guru yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan sebelumnya juga mengaku keberatan dengan biaya pelatihan.
“Ini mahal, Pak. Apalagi materinya sudah sering kita dapatkan. Tapi, namanya perintah atasan, ya kita ikut saja,” ujarnya.
Pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengonfirmasi apakah keikutsertaan guru bersifat wajib, berdasarkan penugasan resmi, atau merupakan pilihan masing-masing peserta.
Dua Persoalan, Dua Jalur Penelusuran
Di sinilah letak persoalannya.
Polemik pelatihan guru berbicara tentang transparansi tarif, sumber pembiayaan, dan manfaat kegiatan. Sementara itu, klarifikasi Polres Sidrap menyangkut penggunaan Dana BOS tahun 2025 yang menurut Kasat Reskrim berkaitan dengan temuan BPK.
Keduanya sama-sama menyentuh akuntabilitas pengelolaan sumber daya pendidikan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan tanpa bukti.
Untuk persoalan Dana BOS, publik menunggu penjelasan mengenai substansi temuan BPK dan hasil klarifikasi pihak sekolah.
Untuk pelatihan guru, publik membutuhkan rincian biaya, kejelasan sumber pembayaran, status kerja sama, serta bukti manfaat kegiatan bagi peningkatan kompetensi guru.
Penyelenggara pelatihan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap, serta pihak sekolah perlu mendapat ruang untuk memberikan penjelasan.
Sementara itu, kepolisian diharapkan memberikan informasi lebih lanjut sesuai perkembangan penanganan perkara dan batasan yang berlaku.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar jawaban bahwa suatu kegiatan mahal atau bahwa polisi sedang meminta klarifikasi. Yang dibutuhkan ialah keterbukaan dokumen, penjelasan yang bisa diuji, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Sebab, ketika anggaran pendidikan menjadi perhatian publik, transparansi bukan hanya soal administrasi. Transparansi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan.(*)
Berita Terbaru Katasulsel
