Jakarta, katasulsel.com – Ada satu urusan kesehatan yang sering tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa mengubah seluruh kehidupan seseorang: kesehatan jiwa.

Tidak selalu tampak seperti penyakit pada umumnya. Tidak selalu membuat seseorang harus terbaring di rumah sakit. Bahkan, tidak sedikit orang yang mengalami persoalan kesehatan jiwa memilih diam karena takut mendapat stigma dari lingkungan.

Begitu pula persoalan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Penanganannya, tidak cukup hanya dengan pendekatan medis. Ada aspek sosial, keluarga, lingkungan, hingga pemulihan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Di sektor inilah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mendapat pengakuan nasional.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten Sidrap sebagai Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Terbaik Tahun 2026 untuk Wilayah Regional Tengah.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Health Innovation Festival (HAI FEST) 2026 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada 10 November 2026.

Piagam penghargaan ditandatangani Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dan diserahkan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dr. Maria Endang Sumiwi, MPH.

Kepala Dinas Kesehatan Sidrap, Dr. Ishak Kenre, S.K.M., M.Kes., menerima penghargaan tersebut di Jakarta. Ia didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ahmad Taufik, SKM., M.Epid.

Sejumlah kepala puskesmas juga hadir dalam penerimaan penghargaan itu, yakni Kepala Puskesmas Baranti, Lawawoi, Amparita, dan Empagae.

Penghargaan tingkat regional ini tentu bukan sekadar urusan selembar piagam.

Di baliknya ada kerja pelayanan kesehatan yang berlangsung di lapangan. Ada tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, ada puskesmas yang menjadi pintu pertama pelayanan, dan ada jajaran Dinas Kesehatan yang mengoordinasikan program.

Kesehatan jiwa memang berbeda dari pelayanan kesehatan yang mudah dilihat hasilnya. Seseorang yang mendapatkan penanganan belum tentu langsung pulih. Ada proses panjang yang membutuhkan pendampingan, penerimaan keluarga, serta lingkungan yang tidak memberikan stigma.

Karena itu, keberhasilan pelayanan kesehatan jiwa tidak cukup diukur dari seberapa banyak orang datang berobat. Yang juga penting adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh akses, mendapatkan penanganan, dan tetap didampingi dalam proses pemulihan.

Begitu pula pelayanan NAPZA. Persoalannya tidak berhenti pada penanganan seseorang yang mengalami ketergantungan. Ada kebutuhan rehabilitasi, pencegahan, edukasi, dan keterlibatan keluarga.

Di sinilah peran pelayanan kesehatan primer menjadi penting.

Puskesmas bukan hanya tempat masyarakat memeriksakan demam atau mendapatkan obat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama juga memiliki peran dalam mendeteksi persoalan kesehatan jiwa dan memberikan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Empat puskesmas yang hadir dalam penerimaan penghargaan tersebut menjadi bagian dari jajaran pelayanan kesehatan Sidrap yang ikut mendapatkan perhatian.

Pada kesempatan terpisah, Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, S.IP., MM., Ph.D., turut menjadi bagian penting dibalik capaian tersebut.

Penghargaan dari Kementerian Kesehatan ini menjadi pengakuan terhadap kinerja pelayanan kesehatan Kabupaten Sidrap, sekaligus menjadi dorongan agar pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada fasilitas fisik.

Sebab, daerah yang sehat bukan hanya daerah yang memiliki gedung puskesmas atau rumah sakit. Lebih dari itu, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang bisa menjangkau kebutuhan kesehatannya, termasuk persoalan kesehatan jiwa dan NAPZA.

Bagi Syaharuddin, capaian seperti ini menjadi modal untuk memperkuat pelayanan publik. Pengakuan nasional bukan garis akhir, melainkan tanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, dari Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Sidrap, Dr. Ishak Kenre, S.K.M., M.Kes., menjadi figur yang berada langsung dalam penerimaan penghargaan tersebut.

Dinas Kesehatan Sidrap menjadi institusi yang menjalankan koordinasi teknis pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA melalui jaringan pelayanan kesehatan daerah.

Capaian ini sekaligus membawa nama tenaga kesehatan yang selama ini bekerja di balik meja administrasi maupun di tengah masyarakat.

Ada petugas yang memberikan pelayanan, ada tenaga medis yang melakukan penanganan, dan ada puskesmas yang menjadi tempat masyarakat mencari pertolongan.

Tidak semuanya terlihat dalam seremoni penghargaan. Tetapi justru dari pekerjaan sehari-hari itulah pelayanan publik mendapatkan maknanya.

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran kesehatan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat deteksi dini, serta memperluas perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa dan penanganan NAPZA.

Namun, penghargaan juga membawa konsekuensi.

Predikat terbaik di tingkat Regional Tengah bukan alasan untuk berpuas diri. Justru menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA membutuhkan kesinambungan.

Masih ada tantangan berupa stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa, keterbatasan pemahaman masyarakat, kebutuhan pendampingan keluarga, hingga pentingnya akses layanan yang mudah dijangkau.

Masyarakat yang mengalami persoalan kesehatan jiwa membutuhkan pertolongan, bukan penghakiman. Mereka yang menjalani pemulihan dari persoalan NAPZA juga membutuhkan pendampingan, bukan sekadar label negatif.

Di situlah ukuran sesungguhnya sebuah pelayanan kesehatan.

Bukan hanya ketika pemerintah menerima penghargaan di Jakarta, tetapi ketika masyarakat di desa-desa Sidrap bisa mendapatkan pertolongan tanpa harus merasa takut, malu, atau tersisih.

Sidrap kini membawa pulang pengakuan dari Kementerian Kesehatan.

Tetapi pekerjaan sesungguhnya tetap berada di daerah: memastikan pelayanan itu terus berjalan, menjangkau lebih banyak orang, dan tidak berhenti pada seremoni.

Sebab, penghargaan boleh dipajang di kantor pemerintahan.

Namun, keberhasilan pelayanan kesehatan seharusnya terasa sampai ke rumah-rumah masyarakat.

Dari Sidrap, sebuah pesan penting muncul, membangun daerah bukan hanya tentang membuat yang terlihat semakin megah, tetapi juga memastikan mereka yang sedang berjuang dengan persoalan yang tidak terlihat tetap mendapat perhatian. (*)