Pangkep, Katasulsel.com – Besarnya perolehan kursi politik tidak otomatis menjamin sebuah partai tetap dekat dengan masyarakat. Justru ketika kekuasaan semakin besar, tuntutan publik terhadap kerja nyata para kader juga semakin tinggi.
Pesan itu menjadi salah satu penekanan Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan, H. Syaharuddin Alrif, saat menghadiri pendidikan politik kader NasDem Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Minggu (15/11/2026).
Di hadapan kader yang berkumpul di Gedung Al Hamid, Kecamatan Pangkajene, Syaharuddin mengingatkan bahwa militansi partai tidak boleh berhenti pada loyalitas organisasi. Kader harus membuktikan keberpihakan melalui kehadiran dan kerja langsung di tengah masyarakat.
Pendidikan politik bertema Membangun Militansi Kader Masa Depan itu turut dihadiri anggota DPR RI Komisi V Teguh Iswara Suardi dan anggota DPR RI Komisi III Rudianto Lallo.
Pertemuan tersebut bukan sekadar konsolidasi internal. Ada pekerjaan rumah yang lebih besar bagi NasDem Pangkep: menjaga kepercayaan masyarakat setelah mengalami peningkatan kekuatan politik dalam tiga kali pemilu terakhir.
Syaharuddin memaparkan, perjalanan NasDem di Pangkep menunjukkan perkembangan signifikan. Pada Pemilu 2014, partai tersebut hanya mengantongi satu kursi DPRD. Jumlahnya melonjak menjadi delapan kursi pada Pemilu 2019, kemudian kembali bertambah menjadi 12 kursi pada Pemilu 2024.
Lonjakan itu memperlihatkan semakin besarnya kepercayaan pemilih terhadap NasDem. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat tanggung jawab politik yang tidak ringan.
Semakin banyak kursi yang diperoleh, semakin besar pula ekspektasi masyarakat terhadap wakil rakyat yang mereka pilih.
Karena itu, Syaharuddin mengingatkan para kader, khususnya anggota DPRD, agar tidak menjadikan kemenangan pemilu sebagai garis akhir perjuangan.
Menurutnya, mendapatkan jabatan justru menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kader harus tetap berada di tengah masyarakat, bukan hanya muncul saat kampanye, kegiatan partai, atau ketika membutuhkan dukungan politik.
Petani, nelayan, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan harus menjadi bagian dari perhatian kader. Mereka dituntut memahami persoalan warga, mendengar kebutuhan di lapangan, sekaligus memperjuangkan solusi melalui jalur politik dan pemerintahan.
Politik tidak cukup diukur dari jumlah kursi
Pesan tersebut relevan dengan karakteristik Pangkep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan. Kebutuhan masyarakat di setiap wilayah tidak selalu sama.
Persoalan akses pelayanan publik, infrastruktur, kesejahteraan nelayan, hingga kebutuhan petani membutuhkan perhatian yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui rapat organisasi.
