Bantaeng, Katasulsel.com – Uang panai yang semula menjadi bagian dari kesepakatan perkawinan kini justru menjadi pusat perhatian dalam persoalan rumah tangga pasangan muda di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Nilainya tidak kecil, mencapai Rp100 juta. Angka tersebut mendadak ramai diperbincangkan setelah muncul kabar bahwa uang panai yang telah diberikan dalam proses pernikahan itu diminta kembali oleh pihak suami.

Persoalan yang disebut terjadi di Desa Bontotangnga, Kecamatan Ulu Ere, itu kini mulai mendapat perhatian kepolisian.

Satreskrim Polres Bantaeng melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sedang menelusuri informasi yang beredar. Polisi ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk latar belakang munculnya permintaan pengembalian uang tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Andi Aldiansyah, membenarkan bahwa informasi itu sedang didalami.

“PPA sementara mendalami informasi itu. Nanti kami informasikan perkembangan selanjutnya,” ujarnya.

Yang membuat persoalan ini menarik perhatian adalah usia pernikahan pasangan tersebut. I (21) dan A (19) diketahui baru menikah pada 25 Juni 2026. Artinya, rumah tangga mereka masih terbilang seumur jagung ketika kabar polemik uang panai itu mencuat.

Pernikahan keduanya tercatat resmi di KUA Kecamatan Ulu Ere.

Kepala KUA Ulu Ere, Zainuddin Samad, membenarkan pencatatan tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui persoalan yang sedang dihadapi pasangan itu.

Menurut Zainuddin, KUA tidak bisa masuk terlalu jauh ke dalam urusan pribadi suami dan istri tanpa adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan.

“Mereka menikah 25 Juni lalu dan terdaftar di register KUA Ulu Ere,” jelasnya, Rabu (18/11/2026).

Ia mengatakan, KUA dapat memfasilitasi penyelesaian apabila ada pihak yang datang mengadukan persoalan rumah tangganya.

Kabar mengenai uang panai tersebut sebelumnya menyebar melalui Facebook. Informasi itu kemudian berkembang menjadi perbincangan masyarakat, terutama karena nominal yang disebut mencapai Rp100 juta.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis-Makassar, uang panai bukan sekadar angka. Ada proses pembicaraan antarkeluarga, kesepakatan, serta pertimbangan sosial dan budaya di balik pemberiannya.

Karena itu, persoalan pengembalian uang panai tidak bisa dilihat hanya dari nominalnya. Perlu diketahui lebih dahulu bagaimana kesepakatan awal dibuat, apa yang menjadi pemicu persoalan, dan bagaimana posisi masing-masing pihak.

Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi yang mengungkap secara utuh alasan di balik kabar permintaan pengembalian tersebut.

Polisi masih bekerja. Sementara itu, satu hal menjadi penting: persoalan rumah tangga yang belum terang duduk perkaranya sebaiknya tidak buru-buru divonis hanya berdasarkan cerita yang beredar di media sosial. (*)