Buton Utara, katasulsel.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), resmi menginstruksikan seluruh DPW dan DPD untuk segera menjaring calon ketua.
Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres VI PAN yang digelar di Jakarta, 23-24 Agustus 2024.
Tak main-main, perintah itu tertuang dalam surat Nomor: PAN/A/KU-SJ/012/II/2025, yang mengatur teknis pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda).
Ketentuannya jelas. Kepanitiaan Muswil dan Musda harus terbentuk paling lambat 8 Maret 2025.
[related berdasarkan="tag" jumlah="3" judul="Baca Juga:" mulaipos="0"]Pendaftaran bakal calon formatur DPW dan DPD PAN dibuka dari 9 hingga 17 Maret 2025.
Laporan hasil pendaftaran dikirim ke DPP PAN paling lambat 19 Maret 2025.
Jadwal pelaksanaan Muswil dan Musda ditentukan oleh DPP PAN.
Proses Muswil dan Musda digelar secara hybrid.
Ketua Bapilu DPW PAN Sultra, Sukarman, menegaskan bahwa penjaringan ini harus dilakukan secara terbuka.
Ia mengingatkan agar tidak ada upaya menutup akses bagi siapa pun yang berminat mencalonkan diri.
“Mestinya itu dibuka buat siapa saja,” tegas Sukarman kepada media ini, Senin (10/3/2025).
Butur Bermain Tertutup?
Sejumlah DPD PAN di Sulawesi Tenggara langsung menindaklanjuti instruksi ini dengan membuka proses penjaringan secara transparan.
Bersambung..
Namun, berbeda dengan DPD PAN Buton Utara. Ada dugaan kuat bahwa proses di Butur dilakukan secara tertutup, jauh dari kata transparan.
Beberapa kader PAN Butur mengaku tidak pernah mendapat undangan untuk rapat pembentukan panitia penjaringan calon ketua.
“Sampai hari ini, saya belum dapat undangan terkait pembentukan panitia penjaringan,” ujar seorang kader PAN Butur yang enggan disebut namanya, Senin (10/3/2025).
Bukan kali pertama, menurutnya, pola seperti ini juga terjadi dalam pengangkatan Sekretaris DPD PAN Butur sebelumnya. Tanpa pertemuan internal, tanpa musyawarah, tiba-tiba saja nama sudah ditetapkan.
“Kalau begini caranya, soliditas partai bisa terancam,” tandasnya.
Lebih jauh, ia mengkhawatirkan adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin mengontrol kepemimpinan tanpa persaingan sehat.
“Prosesnya tertutup. Seperti ada kesepakatan diam-diam yang tidak disampaikan ke seluruh kader. Ini bisa merusak kepercayaan terhadap kepemimpinan PAN di Butur,” bebernya.
Ia berharap DPW dan DPP PAN segera turun tangan agar proses ini berjalan sesuai instruksi pusat.
“Kalau dibiarkan, ini jadi preseden buruk bagi demokrasi internal partai,” pungkasnya.
DPD PAN Butur Bantah Ada yang Ditutup-tutupi
Di sisi lain, anggota DPRD Butur dari Fraksi PAN, Darwin Kunu, membantah tudingan bahwa proses penjaringan tertutup.
Bersambung..
“Sementara berjalan, sudah kami rapatkan. Saya pribadi sudah serahkan ke Sekretaris Partai,” katanya via WhatsApp, Senin (10/3/2025).
Namun, saat ditanya apakah dirinya akan maju sebagai calon ketua DPD PAN Butur, jawabannya singkat.
“Tidak ikut berkompetisi,” ujarnya.
Dengan pernyataan tersebut, makin menguat dugaan bahwa penjaringan di Butur memang eksklusif. Pasalnya, masih banyak kader yang mengaku tidak diundang dalam rapat pembentukan panitia penjaringan.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya menghubungi Ketua DPD PAN Buton Utara, Rukman Basri Zakariah, untuk dimintai tanggapan. Pesan WhatsApp telah dikirimkan, namun belum mendapat balasan.(*)
