Wajo, katasulsel.com – Pemerintah Kabupaten Wajo kembali melakukan penyegaran birokrasi. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok dr. Andi Rijalul Fikri, M.Adm.Kes yang resmi dilantik sebagai Kepala UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamadukelleng, Sengkang-Wajo, Rabu (4/3/2026).
Pelantikan dipimpin langsung oleh Andi Rosman di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Sengkang. Momentum ini menjadi pelantikan kedua yang dilakukan Andi Rosman sejak menjabat sebagai Bupati Wajo.
Dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), Andi Rijalul Fikri kini mengemban tanggung jawab strategis sebagai pucuk pimpinan rumah sakit milik daerah tersebut. Penunjukan ini dinilai sebagai langkah konsolidasi layanan kesehatan di tengah tuntutan peningkatan mutu pelayanan publik.
Sebelumnya, Andi Rijalul Fikri menjabat sebagai Kepala Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Lamadukelleng. Pengalaman memimpin lini terdepan pelayanan medis itu menjadi modal penting dalam mengelola rumah sakit secara menyeluruh, terutama dalam aspek respons cepat dan manajemen kedaruratan.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Rosman menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan inovasi dalam memimpin institusi pelayanan kesehatan. RSUD Lamadukelleng, menurutnya, memiliki peran sentral sebagai rujukan utama masyarakat Wajo dan sekitarnya.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola rumah sakit, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempercepat transformasi manajemen berbasis kinerja dan akuntabilitas. Tantangan yang dihadapi tidak ringan, mulai dari peningkatan standar layanan, optimalisasi sumber daya manusia, hingga penguatan fasilitas penunjang medis.
Bagi Andi Rijalul Fikri, jabatan baru ini bukan sekadar promosi struktural, melainkan amanah untuk membawa RSUD Lamadukelleng semakin kompetitif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan latar belakang administrasi kesehatan dan pengalaman teknis di UGD, ia diharapkan mampu menjembatani aspek manajerial dan operasional secara efektif.
Pelantikan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo dalam melakukan pembenahan birokrasi secara bertahap. Di sektor kesehatan, langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan mutu layanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintahan daerah. (*)
Tinggalkan Balasan