Wajo, Katasulsel.com — Sebuah tonggak baru dalam dunia jurnalistik Sulawesi Selatan tercatat di Gedung Islamic Center Sengkang, Senin (15/6/2026). Pengurus Daerah Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Kabupaten Wajo periode 2026–2029 resmi dilantik, menjadikan Wajo sebagai daerah pertama di Sulsel yang memiliki kepengurusan KJI tingkat kabupaten/kota.
Pelantikan yang dipimpin langsung Ketua KJI Sulawesi Selatan, Edy Basri, berlangsung di hadapan Bupati Wajo, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, dan ratusan insan pers.
Bagi Edy, pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi. Ia menyebut KJI Wajo memikul tanggung jawab besar karena menjadi pionir yang akan menjadi wajah dan rujukan bagi pembentukan KJI di daerah lain.
“Wajo menjadi pengurus daerah KJI pertama yang dilantik di Sulawesi Selatan. Karena itu, KJI Wajo harus mampu menjadi contoh bagaimana organisasi pers dibangun secara sehat, aktif, dan produktif,” ujar Edy dalam sambutannya.
Di hadapan pengurus yang baru dilantik, Edy mengingatkan bahwa organisasi pers harus hadir sebagai jembatan yang memperkuat persatuan, bukan justru menciptakan sekat baru di kalangan jurnalis maupun dengan pemerintah.
Menurutnya, media dan pemerintah memiliki peran berbeda, tetapi saling membutuhkan dalam kehidupan demokrasi. Pers menjalankan fungsi kontrol sosial, sementara pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Kita boleh kritis, bahkan wajib kritis. Tetapi kritik harus berbasis fakta dan bertujuan memperbaiki. Jangan sampai media dan pemerintah dipertentangkan seolah-olah harus bermusuhan,” tegasnya.
Pesan serupa juga ditujukan kepada seluruh anggota KJI agar tidak terjebak dalam rivalitas antarorganisasi profesi pers. Edy menilai tantangan jurnalisme saat ini jauh lebih besar dibanding sekadar perbedaan bendera organisasi.
“Kita tidak boleh bermusuhan dengan organisasi pers lainnya. Semua memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat profesi jurnalistik dan menjaga kebebasan pers. Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi, bukan kompetisi yang tidak sehat,” katanya.
Selain menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan sesama organisasi pers, Edy meminta kepengurusan baru segera bergerak menjalankan roda organisasi. Ia menegaskan bahwa pelantikan hanyalah titik awal.
Pengurus KJI Wajo diminta segera mengurus legalitas organisasi melalui pendaftaran di Kesbangpol serta menyusun rapat kerja sebagai pijakan program ke depan.
“Organisasi harus hidup melalui program dan kerja nyata. Jangan sampai berhenti hanya pada pelantikan dan foto bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edy turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo atas sejumlah capaian pembangunan yang dinilainya membanggakan.
Salah satunya adalah keberhasilan Pemkab Wajo meraih Juara I kategori Creative Financing tingkat kabupaten dari Kementerian Dalam Negeri yang diumumkan pada 29 Mei 2026 di Kendari. Prestasi itu mengantarkan Wajo memperoleh insentif sebesar Rp3 miliar.
Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Wajo juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, daerah ini menempati posisi ketiga tertinggi di Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,19 persen. Sementara pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Wajo tercatat 6,97 persen, masih berada di atas sejumlah daerah besar seperti Kota Makassar dan Kota Parepare.
“Ini bukti bahwa Wajo adalah daerah yang tangguh. Di tengah tantangan ekonomi yang tidak mudah, daerah ini tetap mampu menjaga pertumbuhan,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Edy menyampaikan pesan Ketua Umum KJI, Andarizal, kepada seluruh pengurus dan anggota KJI Wajo. Pesan tersebut menitikberatkan pada tiga hal utama, yakni menjalankan organisasi sesuai AD/ART, menjaga solidaritas dan keharmonisan, serta menghadirkan jurnalisme yang memberikan solusi bagi masyarakat.
“Jaga kekompakan, hormati organisasi lain, bangun hubungan yang baik dengan pemerintah, dan jadilah jurnalis yang mampu menghadirkan solusi. Itulah semangat yang dibawa KJI,” tutupnya.
Pelantikan KJI Wajo menjadi langkah awal lahirnya kekuatan baru dunia pers di Bumi Lamaddukelleng. Dengan status sebagai kepengurusan pertama di Sulawesi Selatan, publik kini menanti sejauh mana organisasi ini mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi penguatan jurnalisme yang profesional, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
