Dari 8,27 ke 6,85 Persen, Gowa Tunjukkan Kemajuan Sementara Jeneponto dan Luwu Masih Bertahan di Angka 11 Persen

Makassar, Katasulsel.com — Laju penurunan kemiskinan di Kabupaten Gowa menunjukkan tren positif dalam satu dekade terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 30 November 2024 mencatat, persentase penduduk miskin di wilayah ini turun menjadi 6,85 persen dari total populasi sebanyak 806,91 ribu jiwa.

Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,42 persen.

Jika ditarik ke belakang selama sepuluh tahun, angka kemiskinan di Gowa telah turun signifikan dari 8,27 persen ke 6,85 persen, mencerminkan proses structural poverty reduction yang cukup stabil di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.

Namun demikian, secara komparatif, Gowa masih berada di peringkat 18 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, menandakan perlunya strategi yang lebih tajam dalam pendekatan targeted social protection dan pemberdayaan ekonomi mikro.

Menurut Nur Azizah, pegiat ekonomi regional di Makassar, keberhasilan Gowa menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari intervensi berbasis data yang lebih presisi dan fokus pada penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga rentan.

“Meski tidak termasuk yang terendah di provinsi, Gowa menunjukkan consistent poverty alleviation trajectory. Yang perlu diperkuat ke depan adalah ketahanan ekonomi lokal dan integrasi program inklusi keuangan di tingkat desa,” ujar Nur Azizah, Selasa (29/4/2025).

Di sisi lain, ketimpangan regional masih terasa tajam. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati urutan teratas dengan persentase penduduk miskin sebesar 12 persen, diikuti Jeneponto, Luwu, Enrekang, dan Luwu Utara yang masing-masing berada pada level 11 persen.

Sementara itu, Kota Makassar mencatat angka terendah, hanya 4 persen, menandakan efek positif dari urban economic clustering dan akses terhadap lapangan kerja formal yang lebih tinggi.

Ketimpangan ini memperkuat pentingnya pendekatan interregional poverty gap mitigation dalam kerangka perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan. Dengan intervensi berbasis zonasi kerentanan, pemerintah daerah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara lebih merata dan berkelanjutan. (*)