Sidrap, Katasulsel.com — Target produksi padi 10 ton per hektare terdengar menjanjikan. Namun, sebelum gabah memenuhi lumbung, ada pekerjaan yang tak kalah menentukan: memastikan air benar-benar sampai ke sawah petani.
Inilah pekerjaan yang kini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, menjelang musim tanam Desember 2026 hingga Maret 2027.
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, tidak ingin persiapan musim tanam hanya berhenti pada rencana. Titik-titik jaringan irigasi yang membutuhkan pembenahan harus diidentifikasi lebih awal agar persoalan pengairan bisa ditangani sebelum mengganggu pertumbuhan tanaman.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi Komisi Irigasi Kabupaten Sidrap Tahun 2026 di Aula Saromase, Rabu (28/10/2026).
Rapat itu melibatkan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, jajaran organisasi perangkat daerah, camat, kepala UPTD pengairan, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya.
Bagi Sidrap, persoalan air bukan sekadar urusan saluran. Ketersediaannya berkaitan langsung dengan kesiapan petani menanam, pengaturan jadwal tanam, hingga upaya meningkatkan produktivitas di tengah tantangan perubahan cuaca.
“Untuk musim tanam Desember, Januari, Februari, Maret kita kejar bagus dan kita harus ikhlas, kita naik kelas. Bukan enam ton, tetapi target kita 10 ton per hektare di semua hamparan sawah kita,” tegas Syaharuddin.
Menaikkan produktivitas dari enam ton menjadi target 10 ton per hektare bukan pekerjaan ringan. Hasil panen dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kualitas benih, kesuburan tanah, pemupukan, pengendalian hama, hingga ketersediaan air pada fase penting pertumbuhan padi.
Karena itu, kesiapan irigasi menjadi salah satu fondasi yang perlu diperhatikan.
Saluran yang bermasalah berpotensi menghambat distribusi air. Sebaliknya, pengairan yang terkelola dengan baik membantu petani menyesuaikan kebutuhan air dengan kondisi tanaman dan jadwal tanam.
Syaharuddin meminta seluruh pihak memetakan titik jaringan yang perlu dibenahi. Langkah ini penting agar kebutuhan penanganan diketahui sejak awal, bukan setelah petani menghadapi kesulitan di lapangan.
Target 10 ton per hektare memang menjadi ambisi pemerintah daerah. Namun, realisasinya akan bergantung pada kesiapan teknis, kondisi lahan, dukungan pertanian, serta kemampuan menjaga pasokan air selama musim tanam.
Dengan kata lain, target tinggi membutuhkan pekerjaan yang terukur sejak sebelum benih ditanam.
Pengalaman menghadapi kemarau panjang akibat fenomena El Niño menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat pengelolaan air di Sidrap.
Ketika hujan terbatas, kebutuhan air pertanian semakin menuntut koordinasi. Pemerintah daerah harus mengetahui wilayah yang membutuhkan dukungan, sementara petugas pengairan dan kelompok tani perlu memastikan distribusi berjalan sesuai kondisi lapangan.
Syaharuddin mengapresiasi dukungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) dalam memenuhi kebutuhan air pertanian.
Upaya tersebut mencakup program Listrik Masuk Sawah dan pemanfaatan sumur bor sebagai bagian dari dukungan pengairan.
“Secara keseluruhan, Sidrap naik hasil pertaniannya karena kerja sama kita semuanya,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pertanian bukan pekerjaan satu sektor saja. Petani membutuhkan dukungan infrastruktur, pendampingan teknis, dan koordinasi pemerintah agar proses produksi dapat berjalan lebih baik.
Meski demikian, ketersediaan sumber air alternatif tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Perwakilan BBWS Pompengan Jeneberang, Firdaus, mengingatkan bahwa dampak kekeringan masih perlu diantisipasi.
Berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikannya dalam rapat, musim hujan diperkirakan mulai berlangsung pada awal Desember atau paling cepat akhir November 2026.
Perkiraan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menyiapkan rencana tanam. Namun, datangnya hujan tidak serta-merta menjamin seluruh hamparan sawah mendapatkan air yang cukup.
Kondisi jaringan, kapasitas saluran, dan pengaturan distribusi tetap menjadi faktor penting. Karena itu, pemantauan ketersediaan air dan kesiapan irigasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Firdaus menyatakan BBWS Pompengan Jeneberang siap membantu pemantauan ketersediaan air serta kelancaran distribusi melalui jaringan irigasi.
Dukungan ini diharapkan membantu pelaksanaan rencana tata tanam secara serentak di wilayah Sidrap.
Rapat koordinasi sudah menjadi langkah awal untuk menyelaraskan kebutuhan infrastruktur, ketersediaan air, dan rencana tanam. Tantangan selanjutnya adalah memastikan hasil pemetaan berujung pada penanganan yang tepat di lapangan.
Di sinilah target 10 ton per hektare akan menghadapi ujian sesungguhnya.
Petani tentu membutuhkan lebih dari sekadar angka produksi. Mereka membutuhkan kepastian bahwa air tersedia ketika tanaman memerlukannya, saluran berfungsi, dan kendala pengairan bisa ditangani tanpa menunggu masalah membesar.
Bagi pemerintah daerah, pekerjaan rumahnya adalah mengubah koordinasi menjadi langkah nyata dan memastikan dukungan menjangkau hamparan sawah yang membutuhkan.
Sidrap kini bersiap memasuki musim tanam baru setelah melewati tekanan kemarau panjang. Target produktivitas dinaikkan, sementara kesiapan pengairan mulai dipetakan.
Sebab, sebelum berbicara tentang panen 10 ton per hektare, ada satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab lebih dahulu: apakah air bisa sampai ke sawah tepat pada waktunya?
Di situlah pekerjaan berat Sidrap sesungguhnya dimulai. (edybasri)
